Demokrasi untuk Yogyakarta?? by Bonnie Triyana


Dimuat pertama kali oleh Majalah Historia Online, 30 Desember 2010.

Demokrasi untuk Yogyakarta?

Perang tafsir sejarah sedang terjadi antara Jakarta dengan Yogyakarta.

SECARA metodologis kata “seandainya” tidak bisa digunakan untuk menganlisa peristiwa sejarah. Tapi kalau saja boleh berandai-andai melihat fakta sejarah, maka sebuah pertanyaan dilontarkan dalam kasus kisruh keistimewaan Yogyakarta akhir-akhir ini: bagaimana seandainya Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) tidak memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang masih jabang bayi itu? Tentu jawabannya bisa bermacam rupa dan semuanya memiliki potensi untuk menjadi benar atau salah. Namun pastinya baik jawaban itu salah atau benar tak satu pun yang menjadi realitas karena hanya berangkat dari kata seandainya.

Sejarah perlu ditelaah lebih dari sekadar teks. Ia bisa berhenti sebagai “kisah mati” yang rawan dimistifikasi jika tak meninjau lebih jauh kontekstual peristiwa sejarah yang terjadi pada zamannya. Begitu pula dalam soal melihat silang sengkarut perselisihan paham antara keluarga keraton dan warga Yogyakarta di satu sisi dengan pemerintah di sisi lain dalam menyoal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (RUUK).

Pada masa kolonial, Yogyakarta dan Surakarta merupakan dua daerah kerajaan (vorstenlanden) yang berada di bawah kekuasaan raja. Sultan HB IX (HB IX) sebagai raja Yogyakarta yang menggantikan takhta ayahnya, HB VIII dengan kesadaran politik dan latar belakang pengetahuannya yang modern memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, HB IX mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Bung Karno dan Bung Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia.

Pada 5 September 1945, Sultan HB IX memaklumkan amanat untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Seperti termuat dalam buku Tahkta Untuk Rakyat, maklumat September itu memuat tiga pokok, yakni, pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sultan HB IX. Ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan HB IX bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Kenapa Sultan HB IX memilih untuk bergabung dengan Republik dan menolak beragam tawaran Belanda yang menggiurkan?

Seperti diakuinya di dalam buku Takhta Untuk Rakyat, HB IX mengatakan hal yang mungkin irasionil namun itu benar terjadi padanya. Telah datang kepadanya sebuah bisikan gaib pada Februari 1940 yang mengabarkan tentang keruntuhan kekuasan Belanda di Indonesia. HB IX pun mengakui kalau dia hidup dalam dua dunia: dunia keraton yang menempatkannya sebagai seorang raja dalam alam feodal dan dunia luar kraton yang penuh dengan tantangan zaman yang mulai berubah ke arah modernitas.

Sultan HB IX yang berpendidikan barat dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang berkembang di masyarakat. Dia seorang yang rumit: modernis yang berperan sebagai raja Jawa dalam kungkungan alam feodalisme. Oleh sebab itulah Sultan HB IX tahu benar harus berada di mana saat gerakan kemerdekaan yang diusung kelompok nasionalis Indonesia sejak awal abad ke-20 memainkan peranan penting dalam masa peralihan yang penuh gejolak.

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sultan HB IX memilih untuk berada bersama Republik. Proklamasi 17 Agutus 1945 mengubah telah semuanya. Membongkar tatanan yang di masa sebelumnya ajeg dan dianggap normal. Serangkaian kalimat dalam teks proklamasi menimbulkan gelombang besar: “Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.”

Seruan pemindahan kekuasaan itu pun menjalar ke kota-kota dan pedesaan di seluruh penjuru negeri. Pada hari itu ada yang berdiri, ada pula yang runtuh. “Yang ambruk adalah sebuah wacana,” kata Goenawan Mohamad dalam kolomnya di Majalah Tempo, edisi kemerdekaan 2008 lalu. Jepang kalah perang dan Belanda tak lagi berkuasa. Proklamasi kemerdekaan menjadi awal revolusi nasional yang melahirkan identitas sebuah negara yang baru. Revolusi sosial menyusul kemudian.

Feodalisme yang tumbuh subur semasa kolonialisme berkuasa menjadi sasaran gerakan revolusi. Kurang dari sepekan, kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menyulut gerakan revolusi sosial di Banten. Sejumlah pejabat pribumi yang datang dari kalangan menak (priyai), yang menjadi sasaran kemarahan. Mereka dianggap sekutu pemerintah kolonial yang tak senafas dengan tujuan revolusi Indonesia. Jabatan residen dan bupati diisi oleh kaum republikein pendukung revolusi. Haji Achmad Chatib, seorang aktivis politik yang pernah terlibat dalam pemberontakan komunis di Banten 1926 menjabat residen Banten.

Bulan Oktober 1945 revolusi sosial pun menjalar hingga ke tiga daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Anton Lucas Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi mencatat aksi revolusi sosial bermula ketika lurah desa Cerih, Tegal Selatan diperlakukan hina oleh rakyat dalam sebuah arak-arakan dombreng. Dombreng berasal dari kata “tong” dan “breng” yang mengambarkan pukulan pada kayu atau bunyi kaleng kosong yang dipukul oleh pengaraknya. Arak-arakan yang sebelum era revolusi digunakan untuk mempermalukan maling yang tertangkap basah itu kemudian digunakan untuk menggiring para pamong desa simbol kaum feodal.

Revolusi di ketiga daerah itu pun membawa perubahan pada cara berbahasa. Kaum revolusioner setempat yang dipelopori oleh tokoh-tokoh PKI seperti Subandi Widarta selama revolusi sosial berlangsung mendorong rakyat di tiga daerah untuk tidak menggunakan gelar kebangsawanan. Residen Sarjio yang hanya duduk sebagai residen dalam empat hari saja di bulan Desember mengumumkan agar penggunaan panggilan “ndoro”, “paduka” dan “abdi” diganti dengan “bung” atau “saudara”.

Revolusi sosial pun berkobar di Aceh, di mana terjadi pembunuhan terhadap kalangan uleebalang yang selama pemerintahan kolonial menjadi pegawai Belanda. Begitu pun di Sumatera Timur, revolusi digerakkan oleh organisasi kepemudaan seperti Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Nasionalis Pemuda Indonesia (Napindo) Barisan Harimau Liar dan Hizbullah menahan para pejabat, bangsawan semua simbol-simbol feodalisme. Keluarga Kesultanan Deli pun tak luput dari sasaran kaum revolusioner yang mengamuk. Salah satu korbannya adalah Amir Hamzah, penyair angkatan Pujangga Baru, yang tewas dalam peristiwa tersebut.

Tapi revolusi sosial menemui situasi yang anti-klimaks, di mana para kaum revolusioner harus menyingkir dari panggung politik revolusi bahkan ditangkap atas alasan mengacau keadaan. Namun demikian revolusi sosial, kendati tidak merata, telah meneguhkan cita-cita kemerdekaan itu sendiri: bahwa kehidupan masyarakat di alam kemerdekaan haruslah dibangun di atas pondasi demokratis, egaliter, dan tak bersumber pada struktur sosial yang hirarkis berdasarkan nilai-nilai feodalisme.

Sutan Sjahrir sebagai salah seorang penganjur demokrasi menunjukkan kecemasannya apabila revolusi, yang menghendaki perubahan mentalitas bangsa Indonesia dari mentalitas jajahan ke jiwa-jiwa yang merdeka, tidak berjalan sempurna. Dia khawatir akan “warisan feodal masih sangat kuat terasa di kalangan orang Indonesia. Artinya, mereka telah terbiasa menerima patokan-patokan politik dari atas, sehingga mereka selalu menunggu perintah pemimpin tanpa sedikit pun berani mengambil prakarsa, ” kata Sjahrir seperti dikutip oleh Indonesianis George McTurnan Kahin dalam buku Mengenang Sjahrir.

Revolusi sosial tak sempat terjadi di Yogyakarta. Sultan HB IX kendati seorang raja yang berkuasa atas daerahnya tak hendak berjumawa dengan berdiri berseberangan dengan pihak republik. “…Proklamasi kemerdekaan segera diikuti oleh arus revolusi. Semua swapraja tergilas oleh roda revolusi, kecuali swapraja Kesultanan dan Pakualaman yang segera setelah proklamasi bersatu menyambut dan menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia,” tulis Mr. Sudarisman Purwokusumo yang dikutip Kustiniyati Mochtar dalam buku Takhta Untuk Rakyat.

Kini kontinuitas historis sedang diperdebatkan. Keistimewaan Kesultanan Yogyakarta yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa revolusi menimbulkan multitafsir, terutama pada satu poin dalam RUUK yang menghendaki gubernur Yogyakarta dipilih secara demokratis, bukan ditetapkan sebagaimana yang pernah diberlakukan terhadap Sultan HB IX dan Sultan HB X sebagai penerus HB IX.

Maklumat Sultan HB IX 5 September 1945 kendati secara jelas menyebutkan bahwa segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan HB IX, tetap menimbulkan pengertian yang mendua: apakah penetapan gubernur hanya berlaku buat HB IX saja ataukah berlaku sepanjang masa untuk anak-keturunan sultan Yogyakarta? Bilamana melihat semangat Sultan HB IX menggabungkan diri ke dalam Republik yang sedang berevolusi menuju alam yang demokratis maka sebuah tafsir lain bisa muncul: penetapan gubernur hanya berlaku untuk HB IX saja, sebagai penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia untuk seorang Raja Jawa yang berani mengambil sikap progresif dan melawan arus pada zamannya. Selebihnya, serahkan saja pada mekanisme demokrasi sebagaimana tujuan revolusi Indonesia yang dikobarkan oleh para pendiri republik ini, termasuk oleh Sultan HB IX (BONNIE TRIYANA)

SUMBER ASLI TULISAN: http://www.facebook.com/notes/bonnie-triyana/demokrasi-untuk-yogyakarta/477858606126

PENGANTAR KOMUNIKASI POLITIK


PENGANTAR KOMUNIKASI POLITIK

Ditulis oleh kanguwes di/pada Maret 25, 2008
Oleh : Uwes Fatoni
(Dosen Komunikasi Politik FDK UIN Bandung)

Komunikasi politik sebagai disiplin ilmu telah lama tercantum dalam kurikulum ilmu sosial, baik dalam kajian ilmu komunikasi maupun dalam kajian ilmu politik. Bukan hanya mahasiswa yang tertarik dengan komunikasi politik, para komunikator politik pun juga telah lama terlibat dalam kegiatan komunikasi politik seperti anggota DPR, para pengamat politik dan para aktivis politik. Mereka telah lama terlibat dalam fenomena komunikasi politik tersebut.
Di Indonesia pada saat ini momen-momen politik begitu banyak terjadi dan melibatkan masyarakat secara luas seperti melalui pemilihan umum secara langsung anggota parlemen (Pemilu), pemilihan langsung Presiden (Pilpres) dan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Momen-momen politik tersebut meniscayakan lahirnya berbagai bentuk komunikasi politik. Oleh karenanya kajian komunikasi politik ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya proses politik di Indonesia.

Pengertian Komunikasi Politik
Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik”. Ia memiliki konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik (Syam, 2002:18).
Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta dengan segala aspek dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Kalaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai “proses penyampaian pesan”, tetap saja akan muncul pertanyaan, apakah dengan demikian komunikasi politik berarti “proses penyampaian pesan-pesan politik.” Lalu apa yang disebut pesan-pesan politik itu? Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelurusi pengertian politik paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah penelitian ini.
Politics, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti politics (menyangkut warga negara), polities (seorang warga negara), polis (kota negara), dan politeia (kewargaan). Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini selaras dengan konsepsi seorang antropolog semisal Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengaarahkan dan menata urusan-urusan publik (Nie dan Verb, 1975:486). Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan (power) dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus. Konsep lain yang berkaitan dengan politik adalah otoritas (authority), yaitu kekuasaan (formal) yang terlegitimasi.
Dalam pandangan Surbakti (1999:31), politics didefinisikan sebagai “the management of conflict.” Definisi ini didasarkan pada satu anggapan bahwa salah satu tujuan pokok pemerintahan adalah untuk mengatur konflik. Jadi pemerintahan sendiri pada dasarnya diperlukan untuk memberikan jaminan kehidupan yang tentram bagi masayrakatnya, terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik diantara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Pengertian ini memang didasarkan pada realitas politik di negara-negara bagian di Amerika.
Untuk bisa mengatur konflik tentu tidak bisa menghindari pentingnya kekuasaan dan otoritas formal. Penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul di masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi dan dianggap tidak berfungsi.
Dalam proses politik, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan. Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat di setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya. Jadi dalam kerangka fungsi seperti ini, Rush dan Althoff (1997:24) mendefinisikan komunikasi politik sebagai:
Proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Karena itu, kata Budiardjo (1956:38), sistem politik demokrasi selalu mensyaratkan adanya kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan berbicara (freedom of the speech). Dan fungsi-fungsi ini semua secara timbal balik dimainkan oleh komunikasi politik. Itulah sebabnya, Susanto (1985:2) mendefinisikan komunikasi politik sebagai:
… komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama.

Kerangka yang diberikan ilmu komunikasi bagi komunikasi politik adalah sebagaimana digambarkan dalam paradigma Laswell: siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik. Walaupun dipandang sangat “berbau” mekanistik, dan karenanya berimplikasi simplistik dan linier, penghampiran ini berjasa untuk menelaah komunikasi politik lebih lanjut.
Nimmo (2000:8) melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi.
Pendapat ini diperkuat oleh almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Arifin, 2003:9).
Dari deskripsi di atas, komunikasi politik memusatkan kajiannya kepada materi atau pesan yang berbobot politik yang mencakup di dalamnya masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatf). Hal ini bisa diperkuat oleh pendapat Sumarno (1993:3) yang mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik. Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik.

Fungsi Komunikasi Politik
Menurut Sumarno (1993:28) fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.
Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.
Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komuniksi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Demikian Definisi dan Fungsi komunikasi politik secara ringkas. Tulisan ini hanya berupaya untuk menjadi pengantar sebelum memasuki kajian komunikasi politik yang lebih intens.

REFERENSI

Arifin, Anwar, 2003. Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 1956, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta
Nie dan Verb, 1975. Political Participation, Handbook of Political Sciences. FredI. Greenstein & Nelson W,P. (eds), Wesley Publishing Company, Addison.
Nimmo, Dan, 2005. Political Communication and Public Opinion. Goodyear Publishing Company, California.
Rush dan Althoff, 1997, Pengantar Sosial Politik. Raja Grafindo, Jakarta
Sumarno AP, 1993. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Citraaditya Bakti, Bandung
Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
Susanto Phil Astrid S. 1985. Komunikasi Sosial di Indonesia. Binacipta, Bandung.
Syam, Nina Winangsih, 2002. Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi. Depdiknas, Unpad, Bandung

SUMBER ASLI TULISAN INI: http://kompol.wordpress.com/2008/03/25/pengantar-komunikasi-politik/

Indonesian Youth Mini Conference 2011


Tentang IYMC 2011 – 22 Januari 2011
Indonesian Youth Mini Conference 2011 (IYMC 2011) adalah mini-conference pertama yang digelar bagi para pemuda Indonesia untuk berkumpul dan berbagi pengalaman seputar aktivitas peduli lingkungan. Kegiatan ini diprakarsai oleh mahasiswa – mahasiswa yang menamakan diri GROUP IMPACT di Sampoerna School of Education, Jakarta.

Secara garis besar, kegiatan ini akan berisi seminar, hands on experience, konferensi kecil, dan diskusi kelompok. Semua disusun secara rapi dan apik sesuai dengan konsep anak muda dan menerapkan prinsip cinta lingkungan. Dalam seminar, akan hadir pembicara-pembicara yang sudah menjadi bidangnya. Sedangkan konferensi kecil akan diisi oleh pemuda Indonesia yang memiliki passion dan dampak yang luar biasa di lingkungannya lewat call for papers. Diskusi kelompok akan membuat peserta lebih mengenal satu sama lain dan memperluas jaringan kinerja anak muda di bidang lingkungan.

Adapun tujuan dari youth mini-conference ini adalah :
1. Mengenalkan konsep Education for Sustainable Development (ESD) kepada pemuda Indonesia
2. Memberi kesempatan kepada para pemuda untuk berbagi pengalaman dan inspirasi di bidang lingkungan
3. Memperkuat jaringan kerjasama antar generasi muda yang peduli dan melakukan gerakan ESD

Sub – Topik yang diusung dalam kegiatan yang bertema YOUTH ACTION FOR a SUSTAINABLE FUTURE ini antara lain :
A. Topik Seminar
1. The Power of Youth Action
2. Youth Action : Drain or Sustain?

B. Topik Konferensi Kecil
a) Technology Invention and/or Innovation to Support Green Life-style
Penemuan dan Penerapan baru dari teknologi yang dapat diterapkan dengan mudah dan murah untuk membantu menjalankan gaya hidup ramah lingkungan.

b) 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) in my school/campus/community
Aktivitas yang telah dilakukan siswa, mahasiswa, atau komunitas dalam pengurangan jumlah sampah, penggunaan kembali barang yang msih bisa dipakai, atau mendaur ulang barang menjadi lebih menarik, mulai dari hal yang sederhana.

c) Green campaign in my school/campus/community
Usaha yang dilakukan siswa, mahasiswa, atau komunitas dalam aksi nyata kehidupan ramah lingkungan dan atau aksi hijau lainnya dalam sekolah, kampus, komunitas atau bahkan di daerah jangkauan baik yang udah dilakukan ataupun masih diprogramkan.

Kami sangat mengharapkan keterlibatan dari :

* Pelajar SMP/sederajat dan SMA/sederajat mewakili sekolahnya
* Mahasiswa dan mahasiswi mewakili universitas / sekolah tingginya
* Rekan Muda aktivist lingkungan mewakili komunitasnya
* Senior / Profesional / Professor berjiwa muda yang tergerak hatinya
* Pejabat pemerintah, lembaga non pemerintah, dan rekan media

info lebih lanjut di: http://www.iymc2011.co.cc/

The Yale World Fellows Program (Beasiswa Yale University)


Deadline: 14 January 2011
Open to: non-US emerging leaders from a wide range of fields like government, business, non-governmental organizations, religion, the military, media, and the arts with at least 5 years of work experience
Fellowship: housing and a travel allowance plus a stipend of $32,500

Read more: http://scholarship.bursa-lowongan.com/the-yale-world-fellows-program-2011/#ixzz19OVNJDx5

Program

The Yale World Fellows spend the fall semester (typically 17 weeks) on Yale’s campus, roughly from mid-August through mid-December. They arrive two weeks prior to the start of classes for an extended orientation program designed to introduce them to the University, to the city of New Haven, and, most importantly, to one another. The specially designed World Fellows Seminar begins during this period and continues through the remainder of the semester.

Once the semester officially begins, Fellows become engaged in a vast array of activities, some of which recur on a weekly basis and some of which are ad hoc. Regular, weekly activities include the World Fellows Seminar, skill-building sessions, weekly panel discussions (the Hot Coffee, Hot Issues series), and Monday night dinners with distinguished speakers. For more detail on all of these, please visit Curriculum. Fellows also take individually selected, semester-long courses – dependent entirely on each Fellow’s specific interests – that meet regularly each week.
Eligibility and Selection Process

Nominations and applications for the Yale World Fellows Program are solicited from around the world. A Fellowship candidate must be a citizen of and reside in a country other than the United States.Preference may be given to candidates who have not had extensive educational or work experience in the United States, particularly at Yale. Candidates should be in the mid-career stage, at least five and typically not more than twenty years into their professional careers, with demonstrated work accomplishments, and a clear indication of future contributions and excellence. An excellent command of English is essential.

Criteria for selection include:
* An established record of extraordinary achievement and integrity;
* Commitment to engagement in crucial issues and to making a difference at the national or international level;
* Promise of a future career of leadership and notable impact;
* Special capacity for critical, creative, entrepreneurial, and strategic thinking;
* Likelihood to benefit from participation in the Program and to contribute to global understanding at Yale;
* Commitment to a rigorous program of activities, to full-time residence at Yale for the duration of the program, and to mentoring students and speaking frequently on campus.
Fellowship

In addition to underwriting all program and educational costs, Yale provides Fellows with housing and a travel allowance, as well as a stipend of $32,500 to cover living expenses. The World Fellows Program does its best to assist with arrangements for Fellows who are joined in New Haven by a spouse or dependent minors for the duration of the Program.
Application process

Fellowship candidates must complete an online application and submit three confidential letters of recommendation. Regional panels review semifinalist candidates, and a final selection committee aims to assemble a Fellowship group that is diverse, geographically balanced, and representative of a wide range of professions, talents, and perspectives.

The application deadline for the 2011 Program is Friday, January 14, 2011.

More info on the official webpage.

Read more: http://scholarship.bursa-lowongan.com/the-yale-world-fellows-program-2011/#ixzz19OVXyFVz or

http://www.yale.edu/worldfellows/application.html

“Program TKI: Program Perdagangan Manusia”, by Pembaca IndoPROGRESS


aki Hussein
Redaktur Majalah Mimbar Politik

BELUM lama ini, kasus buruh migran mencuat kembali ke permukaan. Sumiati (23), seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dianiaya secara keji oleh majikannya di Arab Saudi, hanya karena dianggap tidak cakap dalam bekerja. “Kedua kakinya nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, jari tengah retak, alis matanya rusak,” ujar seorang petugas Rumah Sakit (RS) King Fahd seperti dilansir oleh Antara (15/11/2010). Lebih mengerikan lagi, bibir bagian atasnya digunting oleh majikannya.

Penganiayaan juga dialami oleh Kikim Komalasari, seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat, yang bekerja di Arab Saudi. Bedanya, kalau Sumiati masih hidup, Kikim disiksa majikannya sampai tewas. Jenazahnya pun dibuang ke tong sampah. Konon, ia dibunuh majikannya tiga hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Informasi mengenai kematian Kikim disampaikan oleh seorang relawan Posko Perjuangan TKI (Pospertki) PDI-Perjuangan di Kota Abha.

Persoalan memang tak henti-hentinya menimpa buruh migran Indonesia. Menurut data Migrant Care, pada tahun 2010, terdapat 45.845 masalah buruh migran. Enam masalah terbesar adalah deportasi dari Malaysia sebanyak 22.745 kasus; disusul dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tidak digaji sebanyak 8080 kasus; lalu dipenjara di Malaysia sebanyak 6845 kasus; persoalan sakit saat bekerja sebanyak 3568 kasus; penganiayaan sebanyak 1187 kasus, dan pelecehan seksual sebanyak 874 kasus.

Sebelumnya, pada tahun 2009, terdapat 5314 kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Dari 5314 kasus itu, 97 persen dialami oleh perempuan, sementara hanya 3 persen yang dialami laki-laki. Lalu, terdapat pula 1018 kasus kematian buruh migran di tahun 2009. Dari 1018 kematian tersebut, kasus kematian karena kecelakaan kerja berjumlah 90 kasus, sementara kematian karena kekerasan berjumlah 89 kasus. Adapun kematian yang tidak diketahui sebabnya berjumlah 268 kasus.

Selain persoalan-persoalan di atas, buruh migran juga menghadapi masalah pemerasan. Menurut Darto, Ketua Biro Buruh Migran Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), pungli terhadap TKI terjadi di setiap tahapan yang dilalui. Dimulai sejak rekrutmen di desa, mereka sudah terkena pungli dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya, untuk membuat Surat Catatan Keterangan Kepolisian (SKCK) di kepolisian, mereka bisa terkena pungli Rp. 150 ribu. Belum lagi kalau menggunakan sponsor, punglinya bisa Rp. 700 ribu, bahkan sampai Rp. 1 juta.

Kemudian, saat pemberangkatan dan di negara tujuan, mereka terkena pungli lagi. Misalnya, ketika mau berangkat, mereka diminta uang Rp. 3 juta dengan berbagai alasan, seperti untuk biaya dokumen dan transpor. Pada saat pulang, pungli juga mengerubungi mereka kembali. Ketika tiba di Terminal IV, mulai dari pengangkut barang, pendataan sampai asuransi, memungut biaya ilegal dari mereka. Kemudian, saat diantar ke kampung halaman, mereka masih terkena pungli oleh sopir travel. Jumlahnya antara Rp. 300 ribu-Rp. 1 juta. Belum lagi, mereka juga rentan terkena pelecehan seksual oleh para sopir.

Pertanyaannya, kenapa buruh migran Indonesia rentan terkena masalah, terutama kekerasan dan pemerasan? Jamaluddin Suryahadikusuma dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan, persoalannya ada di perlindungan hukum. Keengganan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bisa terlihat dari keengganan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin, untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, padahal 80 persen buruh migran Indonesia bekerja di sektor rumah tangga.

Pendapat senada diungkapkan oleh Beno Widodo, Koordinator Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) KASBI. Menurutnya, ada masalah dikemauan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Selain itu, Beno juga menyebutkan diserahkannya pengiriman buruh migran kepada swasta sebagai penyebab kerentanan mereka. “Karena diserahkan ke swasta, maka dia hanya cari untung,” ujar Beno dalam diskusi publik Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) yang bertajuk “Derita Buruh Migran Indonesia: Apa Jalan Keluarnya?” (3/12/2010).

Keengganan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum memang merupakan salah satu penyebab kerentanan buruh migran terhadap kekerasan dan pemerasan. Begitu pula dengan “privatisasi” pengiriman buruh migran, karena watak swasta adalah mencari untung. Namun, yang patut ditanyakan lebih lanjut adalah kenapa pemerintah enggan memberikan perlindungan hukum? Kemudian, apabila peran swasta dihapuskan dan pengiriman buruh migran dilakukan oleh negara, apakah keadaan akan menjadi lebih baik?

Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, perlu dilihat karakter negaranya. Menurut Nur Harsono dari Migrant Care, pemerintah memang sengaja mendorong pengiriman TKI untuk mengejar target devisa. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, pada tahun 2004, pemerintah menargetkan penempatan 400 ribu TKI dengan remiten 2 milyar dolar AS, sekalipun yang terealisasi adalah penempatan 380.690 TKI dengan remiten 1,9 milyar dolar AS.

Kemudian di tahun 2005, pemerintah menargetkan penempatan 700 ribu TKI dengan remiten 3 milyar dolar AS, meskipun yang terealisasi adalah 474.310 TKI dengan remiten 2,93 milyar dolar AS. Lalu, di tahun 2006, pemerintah menargetkan penempatan 700 ribu TKI dengan remiten 3,5 milyar dolar AS, walaupun yang terealisasi adalah 680.000 TKI dengan remiten 3,41 milyar dolar AS. Sementara, di tahun 2007, pemerintah menargetkan penempatan 750 ribu TKI dengan remiten 3,63 milyar dolar AS, sekalipun yang terealisasi adalah 108.732 TKI dengan remiten 0,884 milyar dolar AS.

Jadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan program TKI ini sebenarnya adalah mengkomodifikasi rakyatnya, memperdagangkan, dan mengorbankan mereka demi mendapatkan devisa. Inilah sebabnya kenapa pemerintah tidak begitu peduli dengan perlindungan hukum, karena kepentingannya hanyalah mengejar devisa. “Kalau menghitung remitensinya, pemerintah sangat hafal, tapi kalau satu kasus saja, lima bulan belum tentu gol, karena tidak punya mekanisme penyelesaian kasus,” tutur Nur Harsono.

Dengan karakter negara yang demikian, apakah akan ada perbaikan jikalau peran swasta dihapuskan dan pengiriman TKI dilakukan sepenuhnya oleh negara? Rasanya tidak. Ini bukan berarti peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) lebih baik, karena mereka juga terlibat dan menerima keuntungan dari perdagangan manusia ini. Baik negara maupun swasta dalam konteks ini memiliki watak yang serupa, yaitu sama-sama mencari keuntungan dengan memperdagangkan manusia. Yang menjadi persoalan di sini adalah sistem perdagangan manusianya itu sendiri.

Adapun sistem perdagangan manusia ini dimungkinkan karena banyaknya pengangguran di Indonesia. Program TKI sendiri selain ditujukan untuk mendapatkan devisa, juga untuk mengurangi pengangguran. Ini tentu bukan solusi bagi problem pengangguran. Seharusnya, pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan bukannya melakukan perdagangan manusia. Dalam menanggapi apakah sebenarnya pengiriman buruh migran diperlukan atau tidak, Beno Widodo menyatakan, “kalau pertanyaannya perlu atau tidak perlu, jawabannya tidak perlu jika negara membuka lapangan pekerjaan.”***

SUMBER ASLI TULISAN INI : http://www.facebook.com/notes/pembaca-indoprogress/program-tki-program-perdagangan-manusia/10150143020428084

“Mao Zedong dan Korban 75 juta Jiwa”, by PembacaIndoPROGRESS


Coen Husain Pontoh

Mahasiswa Ilmu Politik di City University of New York (CUNY)

DALAM buku Understanding the Venezuelan Revolution, Martha Harnecker mengajukan pertanyaan kepada presiden Venezuela Hugo Chavez, “….faktor apa dalam hidup anda yang memberikan inspirasi secara politik dan apa visi anda bagi gerakan kiri Venezuela?” Chavez menjawab pertanyaan itu agak panjang, mulai ketika ia menjejakkan kakinya ke akademi militer pada 1970 serta keunikan sistem pendidikan militer Venezuela. Di akhir jawaban ia menutupnya dengan kalimat, “saya sangat suka tulisan-tulisan Mao dan saya mulai membaca karya-karyanya lebih banyak lagi.”

Menurut Chavez, setelah membaca karya-karya Mao, ia sampai pada beberapa kesimpulan yang sangat mendasar. Salah satu yang paling penting dan paling diyakininya dari Mao adalah pengibaratan hubungan rakyat dengan tentara seperti keberadaan air bagi ikan. Air akan terus eksis tanpa ikan, sebaliknya ikan tak bisa hidup tanpa air. “Saya selalu percaya itu dan terus mencoba untuk menerapkannya…. Saya melihat kebutuhan yang kuat akan hubungan antara rakyat dan tentara,” ujar Chavez.

Pengaruh Mao Zedong (Mao Tse Tung) pada Chavez hanyalah satu contoh, bagaimana ajaran dan teladan Mao melintasi daratan Cina. Pada masa Perang Dingin, pengaruh itu jauh lebih besar lagi. Partai Komunis Indonesia (PKI), partai terbesar ketiga di dunia saat itu, bahkan membangun aliansi dengan Partai Komunis Cina (PKC) dalam bentuk Poros Jakarta-Peking. Secara teoritik, pengaruh Mao diduga memengaruhi analisa ekonomi-politik PKI tentang struktur masyarakat Indonesia, yang menyimpulkan masyarakat Indonesia adalah “setengah feodal, setengah kolonial.”

Pada 1968, ketika gerakan mahasiswa bergolak di jalan-jalan utama Perancis, banyak aktivisnya yang sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Mao. Ilmuwan politik Ellen Meiksins Wood mengatakan, strukturalisme Althusser yang anti humanis dan kalangan post-Marxis yang menolak pendekatan kelas dalam analisa sosial, salah satunya berakar pada Maoisme ini. Pengaruh Mao juga tampak pada Alan Badiou, salah satu filsuf kiri Prancis terkemuka saat ini.

Kalau kita mengikuti sejarah pemikiran dan praktek politik dari lelaki yang lahir di kota Saoshan, provinsi Hunan, 26 Desember 1893, maka pengaruhnya yang melintasi tembok Cina sangatlah wajar. Pria yang akrab disapa Paman Mao oleh pengikutnya itu, adalah pemimpin revolusi Cina dan kemudian menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Cina pada 1949. Sepanjang karir revolusionernya, Mao sarat dengan kontroversi. Dan tidak ada yang paling kontroversial selain tuduhan bahwa akibat program dan ambisi pribadinya akan kekuasaan yang tak terbatas, Mao telah membiarkan puluhan juta rakyat Cina mati kelaparan. Merayakan 117 tahun kelahirannya, tulisan ini akan menyoroti kontroversi itu.

Lompatan Jauh ke Depan

Pada Desember 1957, Mao mendeklarasikan program pembangunan ekonomi yang disebut “The Great Leap Forward” atau “Lompatan Jauh Ke Depan.” Menurut ekonom Minqi Li, cerita konvensional soal program Lompatan Jauh ke Depan dan seluruh kegagalannya, karena Mao memaksakan versi utopian komunisnya kepada para pemimpin partai. Melalui program-program yang tak ada justifikasi ilmiah dan bukti historis, Mao telah memaksa para pemimpin partai di tingkat provinsi dan lokal untuk memenuhi target produksi besar-besaran yang tidak realistis kepada para petani. Tidak adanya komunikasi yang efektif dan desentralisasi yang tidak masuk akal telah menyebabkan aktivitas ekonomi nasional mengalami kekacauan dan terjadi misalokasi sumberdaya yang luar biasa. Sementara itu rangsangan kepada petani untuk berproduksi semakin menurun akibat penentuan level pendapatan secara besar-besaran melalui sistem komune.

Hal-hal ini kemudian menyumbang pada gagalnya hasil produksi pertanian pada 1959 hingga 1962. Situasi gagal panen ini makin memburuk ketika pemerintah pusat mengambilalih produk pertanian kacang-kacangan dari daerah pedesaan, guna memenuhi kekurangan produksi kacang-kacangan secara nasional dari perkiraaan semula.

Akibat paling buruk dari gagalnya program Lompatan Jauh ke Depan ini, terjadi kemiskinan dan kelaparan massal yang luar biasa di seluruh Cina. Kemiskinan dan kelaparan ini adalah sesuatu yang terbesar dalam sejarah Cina, bahkan diklaim terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan ini bukan kemiskinan biasa, melainkan kemiskinan yang mematikan dengan jumlah korban yang mendirikan buluroma. Para intelektual liberal dan pemimpin Cina pasca Mao, mengeluarkan angka-angka yang berbeda mengenai jumlah penduduk yang meninggal akibat kelaparan itu.

Pemerintah Cina di bawah Deng Xiaoping, dalam rangka pembabatan warisan Mao, terutama berkaitan dengan Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan, mengeluarkan laporan resmi bahwa jumlah penduduk yang mati akibat kemiskinan dan kelaparan tersebut mencapai 16,5 juta orang. Para peneliti Amerika, mengajukan angka yang lebih besar lagi, 30 juta orang. Jung Chang dan John Halliday, dalam buku larisnya Mao: the Unknown Story, muncul dengan angka 70 juta, dan buku terbaru dari sejarahwan Frank Dikötter, Mao’s Great Famine, menyebutkan angka sebesar 45 juta orang.

Validitas data

Munculnya beragam angka yang menyebutkan tingkat kematian itu, mungkin tidak begitu penting bagi sebagian kalangan selama ini. Toh kampanye yang dituju telah tercapai, “Mao telah membiarkan rakyatnya mati akibat kemiskinan dan kelaparan.” Tetapi, bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran ilmiah, jumlah angka yang berbeda-beda itu menimbulkan pertanyaan serius menyangkut validitas dan akurasi dari mana dan bagaimana angka itu diperoleh?

Berhadan dengan kontroversi itu, kita mesti melampaui metode perhitungan statistik. Saya ingin mengajak anda untuk melihat perkembangan ekonomi dan sosial pada masa penerapan program Lompatan Jauh ke Depan. Demografer Judith Banister, salah satu pendukung tesis “the great death toll” mengatakan, dilihat dari segi tingkat harapan hidup pada tahun 1973-1975, maka posisi Cina lebih baik dari negara-negara Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan banyak negara Amerika Latin. Pada tahun 1981, Banister bersama S. Preston, menulis tentang “hasil luar biasa” yang dicapai pemerintah RRC berkaitan dengan pengurangan tingkat kematian, dengan tingkat harapan hidup diperkirakan mencapai 1,5 per tahun per kalender sejak negara komunis itu memerintah pada 1949. Tingkat angka harapan hidup meningkat dari 35 pada 1949 menjadi 65 pada 1970, saat dimana Mao masih berkuasa hingga ajal menjemputnya.

Data yang dikeluarkan oleh rejim Deng Xiaoping, juga menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Misalnya, produksi industrial meningkat sebesar 11,2 persen per tahun dari 1952-1976 (bertumbuh 10 persen per tahun selama periode revolusi kebudayaan yang dituduh sebagai periode terkelam dalam sejarah Cina). Pada tahun 1952, sumbangan sektor industri terhadap pendapatan nasional bruto sebesar 36 persen. Pada 1975, sumbangan sektor industri meningkat menjadi 75 persen, sementara sumbangan sektor industri sebesar 28 persen. Data lain dari Guo Shutian, mantan direktur kebijakan dan hukum kementrian pertanian Cina di masa Mao menyebutkan, benar bahwa produksi pertanian menurun dalam periode 1949-1978, karena “bencana alam dan kesalahan dalam praktek.” Namun demikian, ia mengatakan antara 1949-1978 jumlah produksi pangan biji-bijian meningkat sebesar 145,9 persen dan total produksi pangan meningkat sebesar 169,6 persen. Selama periode ini, penduduk Cina bertumbuh sebesar 77,7 persen. Berdasarkan data ini, menurut Shutian, produksi pangan per kapita Cina meningkat dari 204 kg menjadi 328 kg dalam periode tersebut.

Menyimak data-data di atas, menjadi aneh jika melihat jumlah puluhan juta orang yang meninggal akibat kelaparan dan kemiskinan. Dimana rasionalisasinya? Jika asumsinya tampilan ekonomi yang positif itu hanya terkonsentrasi pada segelintir elit partai, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan bahwa pada masa Mao tingkat kesenjangan sosial masyarakat Cina adalah yang terbaik sepanjang sejarahnya. Berhadapan dengan keanehan ini, maka kita punya dua pilihan: pertama, percaya buta bahwa memang pada masa Lompatan Jauh ke Depan ada puluhan juta orang yang mati; atau kedua, kita menganggap angka-angka puluhan juta itu tak lebih sebagai propaganda murahan kalangan yang anti revolusi Cina. Namun demikian, pandangan hitam putih ini tidak memberikan banyak manfaat dalam melihat lebih jernih kontroversi tersebut, kecuali sikap ya tidak, ya tidak.

Ekonom Minqi Li memberikan penjelasan yang menarik soal itu. Menurut Li, data kasar tingkat kematian adalah 11.98, 14.59, dan 14.24 per seribu untuk tahun 1958, 1959, dan 1961. Sementara data kasar tingkat kematian untuk tahun 1960 adalah 25.43 per seribu. Tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 1936 dan 1938, dimana data kasar tingkat kematian sebesar 28 pe seribu, padahal tahun-tahun itu bukanlah tahun-tahun yang miskin, lalu mengapa tahun 1960 disebut tahun kemiskinan? Boleh jadi alasannya, demikian Li, bahwa jumlah sebesar itu terjadi karena tahun 1936 dan 1938 adalah tahun perang dan pemerintah nasional juga tidak bisa mengontrol seluruh wilayah. Jika logika ini dipakai, maka pemerintah nasional tentu hanya bisa mengoleksi data dari wilayah yang bisa dikontrolnya, yang secara komparatif tentu lebih aman dan secara ekonomi lebih baik. Demikian juga, jika dibandingkan dengan rata-rata angka kasar tingkat kematian di seluruh dunia yang mencapai 18.5 per seribu pada 1950, maka angka kasar tingkat kematian di Cina pada tahun tersebut hanya sebesar 18 per seribu. Patut diketahui bahwa tahun 1950 adalah tahun pertama yang paling damai sejak Cina di bawah pemerintahan PKC. Dengan perbandingan ini, dimana tahun yang paling parah adalah 1960, maka menurut perhitungan Li, jumlah penduduk yang mati pada masa Lompatan Jauh ke Depan adalah sebesar 4.9 juta atau 0.7 persen dari total populasi Cina.

Tanggung jawab Mao?

Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan itu? Setelah program Lompatan Jauh ke Depan usai, pemerintah Mao menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa tragedi itu disebabkan oleh 70 persen akibat bencana alam dan 30 persen akibat kesalahan manusia. Tetapi, setelah rejim Deng Xiaoping berkuasa, komposisi itu dibalik: 70 persen akibat kesalahan manusia dan 30 persen akibat bencana alam. Dan 70 persen itu bebannya ditanggung oleh Mao Zedong.

Selama beberapa dekade, para intelektual liberal di Cina maupun di Barat, terus-menerus menabuh gendang yang sama, bahwa Maolah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas kematian jutaan orang tersebut. Tuduhan ini didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan Mao terhadap partai dan negara adalah absolut. Asumsi ini sebenarnya sangat lemah. Studi-studi yang dilakukan para sinolog seperti William Hinton, menunjukkan bahwa para elite PKC tidaklah monolitik dan kekuasaan Mao tidaklah absolut. Hinton mengatakan, sejak kemenangan revolusi 1949, elite PKC terbelah menjadi dua faksi, yakni antara mereka yang menganut pendekatakan Politics in Command (PiC) atau penganut jalan sosialis yang berpusat pada figur Mao dan penganut pendekatan Technique in Command (TiC) atau penganut jalan kapitalis dengan tokoh sentralnya Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Kedua faksi ini terus-menerus memperebutkan pengaruhnya di kalangan birokrasi partai, negara, dan tentara. Dan dalam beberapa situasi historis tertentu, Mao menemukan posisinya sangat minor di kalangan pimpinan partai.

Dengan mengerti adanya faksionalisasi ini, maka tuduhan bahwa Mao adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kematian massal tersebut adalah sebuah lelucon. Studi yang dilakukan generasi baru intelektual Cina, seperti Cheng Zhidan dengan jelas membantah tuduhan para intelektual kanan tersebut. Ilmuwan politik Dongping Han, yang keluarganya menjadi korban dalam peristiwa tersebut, setelah melakukan riset mendalam di wilayah-wilayah yang paling parah menderita kelaparan menemukan bahwa penduduk usia lanjut di daerah tersebut tidak pernah menyalahkan Mao atas tragedi itu.

Kalau bukan Mao, lalu siapa yang mesti bertanggung jawab? Ceritanya, seiring perubahan kepemimpinan politik di Uni Sovyet pasca kematian Stalin, Mao yang saat itu berusia 63 tahun mulai mengajukan gagasan untuk kepemimpinan baru di PKC pada kongres kedelapan partai yang berlangsung dari tanggal 12-27 September 1956. Kongres dilaksanakan ketika kondisi kesehatan Mao tengah memburuk, dan ia tidak ingin jika kematian menjemputnya terjadi pertarungan kekuasaan di partai, sebagaimana yang terjadi di Uni Sovyet pasca Stalin. Setelah kongres 1956 itu, Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping menjadi figur “garis depan” yang menangani urusan dalam negeri partai sehari-hari. Liu kemudian menempati posisi kedua tertinggi dalam partai dan selanjutnya menjadi pimpinan PKC setelah 1959. Sementara Deng menjadi sekretaris jenderal partai, yang kedudukannya nomor empat setelah Mao, Liu, dan Zhou Enlai. Mao secara bertahap mundur ke “garis kedua” dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengelola masalah hubungan luar negeri dan pertahanan nasional.

Menurut Li, dalam periode Juni hingga Oktober 1958, adalah Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping yang paling bertanggung jawab atas kebijakan Lompatan Jauh ke Depan, komune penduduk, produksi industrial, serta propaganda. Dengan fakta-fakta ini, Zhang Hongzhi secara terang-terangan mengatakan,

“Adalah Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab atas Lompatan Jauh ke Depan, gerakan komune penduduk, dan gerakan produksi baja besar-besaran; Lebih dari itu, Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, adalah orang yang paling “menentukan” (sekaligus pengawas) dalam propaganda. Pada saat itu, fakta-fakta ini, dari pimpinan tertinggi hingga pejabat terendah partai, semuanya mengerti dan mengetahui hal ini dalam hatinya.”

Kepustakaan:

Dongping Hang, “Farmers, Mao, and Discontent in China From the Great Leap Forward to the Present,” Monthly Review, Desember 2009.

Ellen Meiksins Wood, “Retreat From Class: A New ‘True’ Socialism,” Verso, 1999.

Joseph Ball, “Did Mao Really Kill Millions in the Great Leap Forward?” Monthly Review, September 2006.

Minqi Li, “The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy,” Monthly Review Press, 2008.

Marta Harnecker, “Understanding the Venezuelan Revolution Hugo Chavez Talks to Marta Harnecker,” Monthly Review Press, 2005.

William Hinton, “Turning Point in China: An Essay on the Cultural Revolution,” Monthly Review Press, 1972.

SUMBER ASLI TULISAN: http://www.facebook.com/notes/pembaca-indoprogress/mao-zedong-dan-korban-75-juta-jiwa/10150145591033084

Referensi Film: ‘STATE OF PLAY’, Skenario Politik Para Penguasa


Sampul film State of Play

Pemain: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Jason Bateman

Seorang pencuri tertembak mati di sebuah lorong sementara di saat yang sama seorang wanita yang ternyata adalah asisten Senator Stephen Collins (Ben Affleck) meninggal akibat terjatuh dan terlindas kereta api. Dua kejadian yang seolah tak berhubungan ini ternyata punya kaitan yang kuat di mata seorang jurnalis bernama Cal McAffrey (Russell Crowe).

Cal semula adalah manajer kampanye Senator Stephen namun malah berakhir sebagai seorang jurnalis. Dengan bantuan Della Frye (Rachel McAdams) yang berambisi, Cal kemudian mulai mengumpulkan fakta-fakta yang seolah memang tak berhubungan dengan dua kematian tragis itu. Cal menduga ada sebuah persekongkolan di balik dua kematian yang seolah tak terkait ini.

Pelan tapi pasti, Cal dan Della mulai berhasil mengumpulkan fakta dan mulai tampak gambaran dari skenario di balik konspirasi ini. Semakin dekat Cal pada kebenaran, semakin ragu Cal untuk melanjutkan. Ia tahu apa yang akan ia ungkap bisa menggoyahkan pilar kepemimpinan negara dan tak mustahil jiwanya akan terancam bila investigasi itu ia lanjutkan.

(kpl/roc)

Sumber : http://www.kapanlagi.com

Sumber Asli Artikel ini: http://www.bangakbar.com/article/6/tahun/2009/bulan/05/tanggal/09/id/1119/index.html

Resensi Buku: Perbandingan Komunikasi Politik Presiden Indonesia


Judul Buku : Dari Soekarno Sampai SBY; Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa
Penulis : Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M. A.
Penerbit : Gramedia, Jakarta
Cetakan : I Desember 2008
Tebal : xxx + 396 halaman
Peresensi : MG. Sungatno*)

sampul buku Perbandingan Komunikasi Politik Presiden Indonesia

Dalam sebuah tesisnya, Weber pernah menengarai adanya suatu perubahan sosial masyarakat. Perubahan itu tampak jelas ketika adanya suatu perbandingan yang membedakan antara masyarakat zaman sekarang dengan masyarakat sebelumnya. Menurutnya, perubahan itu tidak lepas dari perubahan intelektualitas yang dimiliki individu-individu yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.

Sebagai makhluk sosial, para presiden pun tidak lepas dari perbedaan antara presiden satu dengan lainnya. Termasuk dari aspek pemahaman maupun penyikapannya terhadap realitas kehidupan bangsa-negara. Memang, secara geneologis jabatan presiden yang dipikul mereka pun tidak jauh berbeda dalam tataran hukum yang mengikat dan mengatur. Namun, dalam praksisnya, pasti akan muncul sejumlah perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan sederet realitas kehidupan bangsa-negara yang tidak mesti sama.

Namun, dalam buku ini, tingkat perbedaan intelektulitas seorang presiden dengan presiden lainnya, terbukti bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perubahan sosial bangsa-negara. Menurut Tjipta Lesmana, perbedaan tingkat emosional dan spiritual juga memiliki andil dalam perubahan. Artinya, tingkat perbedaan intelektualitas, emosionalitas, dan spiritulitas antara Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, berkorelasi positif dengan perbedaan pola interaksi sosial mereka. Dari perbedaan interaksi sosial yang berkaitan erat dengan pola komunikasi inilah yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Mulai intrik, lobi politik hingga menyikapi kritik pun, mereka belum tentu sama dalam satu pola komunikasi politik.

Dalam buku ini, kajian komunikasi politik keenam presiden kita dibagi dalam enam bab. Bab I, di duduki oleh Soekarno. Dalam bab ini, presiden pertama kita ini tampak sebagai sosok yang memiliki ilmu yang dalam, piawai menganalisis situasi politik, matang dalam berpolitik, dan berani menghadapi tantangan dan tegas. Namun, ”Singa Podium” ini tak ubahnya seperti manusia biasa yang punya amarah dan salah. Dalam kemarahannya, ia sering menggebrak meja, menggedor kiri-kanan, menghardik sasaran dengan suara yang keras, menantang, memperingatkan dan mengancam (hlm.5). Semua itu sering disampaikannya dalam bahasa, meminjam istilah Edward T. Hall (1976), yang low context; jelas, tegas, dan tanpa tedeng aling-aling. Selain itu, ia sering menggunakan bahasa yang mengulang-ulang.

Berbeda dengan Soeharto, dalam bab II, yang lebih banyak mendengar dan mesem (senyum). Dalam berkata, ia sering menggunakan bahasa yang high context; tidak jelas, penuh kepura-puraan (impression management), teka-teki, rahasia, dan amat santun serta multi tafsir. Tidak jarang para menteri perlu merenungkan atau menanyakan kepada orang lain tentang arti dari kominikasi presiden terhadap mereka. Bagi yang tidak memahami komunikasi tingkat tinggi ini, perlu siap-siap menuai gebukan atau perlawanan rakyat dan lingkungan sekitar. Semisal, kasus penyerbuan massa PDI Soerjadi terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, Sutiyoso yang dianggap bertanggung jawab waktu itu, berdalih bahwa peristiwa itu berasal dari perintah ”atasan”. Sementara, Feisal Tandjung mengatakan bahwa Soeharto tidak pernah memerintahkan penyerbuan (hlm.67).

Uniknya, dalam kondisi marah atau tidak suka pun, ”The Smiling General” ini menggunakan bahasa high context pula. Semisal, ketika ada menteri yang laporan atau dipanggil diruang kerja presiden telah dipersilahkan meminum minuman yang tersedia, berarti diperintahkan segera untuk pamit. Meski begitu, Soeharto juga pernah menggunakan bahasa low context.

Berbeda lagi ketika Presiden BJ. Habibie marah. Dalam bab III, ia tampak menggunakan bahasa low context. Ketika marah, ia sering melototkan mata kepada yang dimarahi, raut muka memerah dan suara keras. Ia juga dikenal sebagai sosok yang temperamental. Meski cerdas, ia cepat emosi dan cepat marah, terlebih ketika ditantang, dikritik, dan didebat. ”Anehnya, tidak ada satupun menteri yang takut”, menurut informan Hendropriyono (hlm.159).

Dalam bab IV, ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) marah, kadang menggebrak meja dan atau mengancam. Meski begitu, Gus Dur tidak lepas dari sifat gampang tidur dan humorisnya. Sering dalam setiap sidang kabinet yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, Gus Dur melakukan ritual tidur. Ketika salah atau mendapat konfirmasi dari orang yang merasa dirugian, Gus Dur sering menanggapinya dengan santai. ”Oh, begitu, ya? Ya, Sudah. Enggak usah dipikirin…!”, jawabnya (hlm.199).

Sedangkan Megawati, dalam bab V, setiap marah suka menghardik korbannya. Semisal, ketika Megawati sedang menghadiri acara dengan sejumlah kerabatnya di restoran sebuah hotel mewah di Singapura. Dalam acara itu, Roy BB. Janis dihardik habis-habisan di depan umum akibat kedatangannya tidak diundang (hlm.283). Selain itu, ia juga terkenal pendendam. SBY merupakan salah satu contoh yang menjadi korban sifat pendendam itu. Dalam debat calon presiden 2004, misalnya, gara-gara menaruh dendam dengan SBY, Megawati mengajukan syarat kepada penyelenggara acara untuk menghapus acara jabat tangan antar calon. Dalam pelantikan Presiden SBY pun, Megawati tidak mau menghadirinya.

Dalam berkomunikasi, menurut penulis, Megawati tidak bisa efektif. Ia lebih suka diam atau menebar senyum dari pada berbicara. Selama berpidato, suaranya tampak datar, nyaris tidak ada body language sama sekali. Ia membaca kata per kata secara kaku, seolah takut sekali pandangannya lepas dari teks pidato di depannya (hlm.247). Ironisnya, dalam setiap pembicaraan dengan orang-orang dekatnya lebih banyak membicarakan shopping dari pada soal-soal yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Dalam menghadapi kritik, ia sering tidak tahan, alergi kritik (hlm.265).

Meski tidak jarang menuai kritik, dalam bab VI, SBY tampak merasa gerah pula. Bahkan, SBY sering balas mengkritik bagi orang atau pihak yang berani mengkritiknya, termasuk kebijakan pemerintah. Namun, dalam setiap pembicaraannya, SBY tergolong cukup hati-hati. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirnya diartikulasikan secara cermat. Dalam perspektif komunikasi, SBY tergolong dalam lower high context. Ia gemar menggunakan analogi dalam menggambarkan suatu masalah dan tidak bicara secara to the point. Hanya hakikat suatu permasalahanlah yang sering disampaikannya. Dalam berbagai kesempatan, SBY seperti sengaja tidak mau memperlihatkan sikapnya yang tenang, tetapi membiarkan publik menebak-nebak sendiri.

Tidak sedikit informasi tentang komunikasi keenam presiden kita dalam buku ini. Selain unik, bikin tercengang, tertawa, dan kesal, buku ini memberikan berbagai wawasan terkait kepribadian beberapa presiden yang pada pemilu tahun ini hendak tampil sebagai calon presiden lagi. Namun, untuk mengetahui apakah dari sejumlah presiden itu tergolong –meminjam istilah Kurt Lewin- Authoritarian, Participative, atau Delegatif, pembaca dipersilahkan menyimpulkan sendiri.***

(MG. Sungatno/Ketua Lembah Kajian Peradaban Bangsa (LKPB) Yogyakarta)

Sumber Asli Artikel Ini: http://www.bangakbar.com/article/3/tahun/2009/bulan/05/tanggal/09/id/1122/index.html

Pengertian Komunikasi Politik


Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.

Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR

· Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.”

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

· Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy. (Perloff).

· Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat.

· Communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems (Fagen, 1966).
· Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 1980).
· Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

· Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

· Wikipedia: Political communication is a field of communications that is concerned with politics. Communication often influences political decisions and vice versa.
The field of political communication concern 2 main areas:
1. Election campaigns – Political communications deals with campaigning for elections.
2. Political communications is one of the Government operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications and or Information Technology.

· Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi.
1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang –monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Referensi:
Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Rosda, Bandung, 1982; Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960; Gabriel Almond and G Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach. New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976; Mochtar Pabottinggi, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia, 1993; Jack Plano dkk., Kamus Analisa Politik, Rajawali Jakarta 1989.*

Sumber Asli Tulisan: http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/

Beasiswa Tanoto Foundation Tahun Akademik 2010/2011 (Beasiswa Dalam Negeri, Buka Setiap Tahun)


Beasiswa Tanoto Foundation Tahun Akademik 2010/2011 (Buka Setiap Tahun)

Tanoto Foundation (TF) didirikan oleh keluarga Sukanto Tanoto dengan visi untuk menjadi pusat unggulan untuk memfasilitasi dan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta peluang pemberdayaan. Salah satu implementasi dari visi tersebut adalah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang memiliki potensi kepemimpinan tinggi dan memerlukan bantuan finansial untuk dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik.
Tanoto Foundation mengundang putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut berkompetisi mendapatkan Beasiswa Tanoto Foundation. Program Beasiswa Tanoto Foundation diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kecakapan setiap pelamar, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, serta menjunjung tinggi kebijakan non-diskriminatif.

Tanoto Foundation menyediakan Beasiswa Tanoto Foundation untuk mahasiswa S1 dan S2 dari berbagi disiplin ilmu di 7 (tujuh) perguruan tinggi mitra yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Jambi, Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung. Tersedia 200 beasiswa untuk mahasiswa S1, dan 30 untuk mahasiswa S2.

Beasiswa Tanoto Foundation mahasiswa S1 ditawarkan untuk:
• Universitas Gadjah Mada
• Universitas Indonesia
• Institut Pertanian Bogor
• Institut Teknologi Bandung
• Universitas Jambi
• Universitas Riau
• Universitas Sumatera Utara

Beasiswa Tanoto Foundation mahasiswa S2 ditawarkan untuk:
• Universitas Gadjah Mada
• Universitas Indonesia
• Institut Pertanian Bogor
• Institut Teknologi Bandung

Pendaftaran Beasiswa Tanoto Foundation tahun akademik 2010/2011 dilakukan secara online. Silahkan anda melakukan proses registrasi online dan pastikan ada mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan jujur.

PERSYARATAN
A. PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1)
1. Warga negara Indonesia
2. Telah terdaftar sebagai mahasiswa di UGM, UI, UNJA, UNRI, USU, IPB dan ITB per 4 Juli 2010
3. Usia maksimum 21 tahun sebelum 4 Juli 2010
4. Minimum IPK = 3,00 (skala 4,00)
5. Bagi mereka yang baru duduk di tahun pertama Perguruan Tinggi, minimum nilai rata-rata raport kelas 3 SMU = 8,00 (skala 10)
6. Membutuhkan dukungan finansial
7. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian serta komitmen untuk ikut memajukan bangsa Indonesia
8. Mengisi dengan lengkap registrasi online di website Tanoto Foundation
9. Bagi yang lulus seleksi Beasiswa Tanoto Foundation tidak diperbolehkan menerima beasiswa dari institusi lain.

B. PROGRAM SARJANA STRATA DUA (S2)
1. Warga Negara Indonesia
2. Telah terdaftar sebagai mahasiswa di UGM, UI, IPB dan ITB angkatan 2009 atau 2010 per 4 Juli 2010
3. Usia maksimum 40 tahun sebelum 4 Juli 2010
4. Memiliki pengalaman kerja minimum 2 (dua) tahun, setelah menyelesaikan program S1
5. Untuk angkatan 2009, minimum IPK saat ini = 3,25 (skala 4,00). Untuk angkatan 2010, minimum IPK S1 = 3,25 (skala 4,00).
6. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian serta komitmen untuk ikut memajukan bangsa Indonesia
7. Mengisi dengan lengkap registrasi online di website Tanoto Foundation
8. Bagi yang lulus seleksi Beasiswa Tanoto Foundation tidak diperbolehkan menerima beasiswa dari institusi lain.

Selama proses pendaftaran dan seleksi, Tanoto Foundation tidak menerima atau mengadakan surat menyurat. Pengumuman proses setiap tahap akan diinformasikan melalui email calon penerima beasiswa atau website Tanoto Foundation. Keputusan tim seleksi Beasiswa Tanoto Foundation bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

INFO LEBIH LANJUT KUNJUNGI WEB INI http://www.tanoto-foundation.or.id