Gus Dur dan Pembelaan Terhadap Ahmadiyah Oleh IndoPROGRESS March 3, 2011


Chandra Dinata Irawan Wilwatikta

Mahasiswa ilmu politik universitas Airlangga, Surabaya dan aktif di Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)

AKSI BUNGKAM dan pembiaran pemerintah pusat terhadap pembantaian Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten,  rupanya mulai ditiru pemerintah lokal. Bukannya mengutuk dan mengusut tindak kekerasan tersebut, pemerintah daerah justru menimpakan hujatan kepada Jemaah Ahmadiyah sebagai penyebab tindak pembantai itu.

Abdurrahman Wahid: Pahlawan Rakyat

Abdurrahman Wahid: Pahlawan Rakyat

Gubernur Banten, Ratu Catut Chosiyah, misalnya, mengatakan sebaiknya 1.120 Jemaah Ahmadiyah yang ada di propinsinya segera bertobat dan insaf. Ide gila lainnya, muncul dari anggota DPR dari Partai Golkar, HM Busyro, yang mengatakan perlu dipertimbangkan opsi untuk menempatkan Ahmadiyah dalam suatu pulau terpencil, biar nggak bikin ribut.

Tetapi, jika kedua politisi ini baru bertindak sebatas bibir, maka gubernur Jawa Timur Soekarwo, bertindak lebih jauh lagi. Mengikuti jejak Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Ahmadiyah, sang  gubernur ini melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188/94/KPT/013/2011,  menyatakan aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan terganggunya keamanan di Jawa Timur, melarang ajaran Ahmadiyah secara lisan tulisan maupun media elektronik, melarang memasang papan nama pada masjid, musholah, lembaga pendidikan dan melarang penggunaan atribut jemaah Ahmadiyah dalam segala bentuknya.

Seperti sikap presiden yang yang tak punya sikap terhadap pelaku kekerasan, gubernur Soekarwo tampaknya wedi terhadap tuntutan organisasi massa (ormas) Islam yang anti terhadap Ahmadiyah. Dengan keluarnya SK ini, Soekarwo telah memberikan obat penenang bagi ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB). Selain itu, pembiaran yang dilakukan pemerintahan SBY atas SK gubernur ini jelas melanggar pasal 4 jo 18 ICCPR 1966 yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menegaskan bahwa urusan beragama/berkeyakinan sesungguhnya terkategori non-derogable rights (hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi/dibatasi).

SK yang anti Pancasila, anti kebangsaan dan kebhinekaan ini rupanya berlindung di balik kekhawatiran akan efek domino atas kejadian di Cikeusik, yang  dapat saja terjadi di Jawa Timur. Tentu saja ini cara berpikir a la orde baru (orba) yang neo-fasis. Kita tahu, ketakutan akan komunisme sengaja dibuat pemerintah dan organisasi binaannya, agar ada alasan untuk terus menindas mereka yang dituduh komunis atau terlibat organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan menindas mereka yang dituduh anggota/simpatisan PKI, rejim orba sekaligus memberangus hak rakyat untuk bebas berpikir, bersuara, dan berekspresi.

Dengan terus menganggap Ahmadiyah sesat dan menyelewengkan ajaran Islam, maka pemerintah membiarkan (baca: menyetujui) pembantaian terhadap mereka. Terbukti, walaupun gubernur Soekarwo telah mengeluarkan SK yang diskriminatif, kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai SK tersebut tidak tegas dan tidak mengandung sanksi. Sekretaris GBUI pun mengatakan, kalau aparat kepolisian dapat menertibkan kita akan angkat topi, kalau tidak, kita akan ambil langkah-langkah.

Dengan kata lain, SK gubernur ini sama sekali tidak akan bisa menciptakan situasi aman di Jawa Timur. Justru sebaliknya, SK ini memberikan peluang kepada  ormas-ormas anti Ahmadiyah untuk membenarkan penyerangannya terhadap Ahmadiyah, sekaligus  memberikan kegamangan terhadap aparat penegak hukum. Kebijakan seperti ini justru telah dijadikan alat legitimasi dan justifikasi untuk melakukan kekerasan.

Nilai GusDurian

Yang menarik dari gubernur Soekarwo ini, seperti umumnya politisi di Indonesia, berwatak pragmatis dan oportunis. Ia bisa melakukan hal-hal yang bertentangan demi meraih popularitas dan mengamankan kekuasaannya sekaligus.

Misalnya, beberapa hari sebelum ia mengeluarkan SK yang melarang seluruh aktivitas Ahmadiyah itu, Soekarwo mengeluarkan Surat Keputusan mengenai kepahlawanan Abdurrahmad Wahid atau yang biasa kita sapa Gus Dur. Hal itu di lakukan agar mantan presiden yang meninggal dunia pada akhir 2009 tersebut diangkat menjadi pahlawan nasional lewat usulan dari daerah.

Sang gubernur ini rupanya sangat asyik dengan kegiatan-kegiatan seremonial penuh gebyar,  tapi lupa pada subtansi. Ia lebih sibuk membicarakan aspek legal-formal pemberian gelar kepahlawanan pada Gus Dur, namun abai pada substansi dari nilai-nilai kepahlawanan tokoh pejuang demokrasi, egaliterisme dan pluralisme itu. Ia mendeklarasikan diri secara terbuka sebagai pengagum Gus Dur dan terinspirasi dengan sikap serta perjuangan Gus Dur atau menyebut diri sebagai generasi penerus perjuangannya. Tapi dalam praktiknya, Soekarwo justru menolak dan mengkhianati sikap politik dan nilai-nilai keindonesia dan keberagaman yang dipegang teguh oleh Gus Dur.

Dalam soal Ahmadiyah, pendirian Gus Dur jelas dan tuntas. “Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti nggak ngerti terserah!” Pernyataan itu  dilontarkannya ketika  kelompok pengikut Mirza Ghulam ini diserang Front Pembela Islam (FPI) dan muncul desakan agar Ahmadiyah dibubarkan. Pada kesempatan lain, Gus Dur menawarkan kepada kelompok Ahmadiyah berlindung di Ciganjur, lingkungan kediamannya, jika pemerintah dianggap tak lagi bisa melindungi mereka.  Di hadapan ratusan anggota Anshor, sayap kepemudaan NU, Gus Dur juga sempat berpesan untuk melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

Dengan pembelaan itu, hemat saya, Gus Dur sedang mengingatkan banyak orang mengenai batas yang jelas menyangkut relasi negara, warga negara, dan agama. Pada saat bersamaan, ia juga sedang berupaya memosisikan agama lebih “terdidik”. Dalam bahasanya, agar  ”mendewasakan diri”. Dengan cara semacam itu, Gus Dur sedang berupaya menjaga agar agama bisa terus mandiri dan terhindar dari politisasi negara atau kelompok-kelompok tertentu.

Agama Publik

Usaha Gus Dur di atas tampaknya sejalan dengan konsep “agama publik” yang dipopulerkan Jose Casanova, profesor pada departmen Sosiologi Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Gagasan ini mengandaikan agama harus memiliki ruang kedaulatannya sendiri dalam memengaruhi kehidupan publik. Tetapi ruang itupun juga dibatasi oleh ruang kedaulatan struktur sosial lainnya, seperti negara atau asosiasi-asosiasi publik lainnya. Karenanya agama tak boleh merampas peran dan otonomi stuktur sosial lainnya. Begitu sebaliknya.

Menurut Casanova, tidak bisa dipungkiri bahwa agama kini kian merangsek ke tengah-tengah masyarakat atau ranah publik dan membawa berbagai isu yang menjadi keprihatinan mereka, seperti kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan. Bahkan isu tentang nasib minoritas pun tidak luput dari concern sejumlah pemimpin agama mayoritas yang notabene berbeda doktrin dengan mereka (Senturk, 2005). Fenomena ini dilihat oleh Casanova sebagai suatu “pemberontakan” terhadap doktrin sekularisme ortodoks tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa agama juga berbahaya jika menjadi bagian inhern dari kekuasaan politik itu sendiri.

Jawa Timur sebagai provinsi dimana Nahdlatul Ulama (NU) lahir, dan menjadi basis masa NU terbesar di Indonesia, telah menyepakati kalau memang Ahmadiyah berseberangan paham dengan NU, namun bukan berarti menghukuminya dengan sesat apalagi melarangnya atau membubarkannya. Dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PB NU Said Agil Siradj yang mengatakan Ahmadiyah menyimpang dan tidak sejalan dengan NU, namun pembubaran Ahmadiyah adalah domain Pemerintah dan NU tidak berada dalam wilayah itu

Namun, rupanya, dalam hal inilah Gubernur Jawa Timur tidak memahaminya. Nilai-nilai kepahlawanan Gus Dur yang di terjemahkan dalam tindakan,  jauh lebih penting dari sekedar mencari legalitas formal gelar kepahlawanan semata. Gubernur Jawa Timur layak untuk introspeksi dan kembali kepada basis umatnya yang orisinal, suatu bentuk Masyarakat Sipil dengan keunikannya.***

 

SUMBER ASLI TULISAN INI: http://indoprogress.com/2011/03/03/gus-dur-dan-pembelaan-terhadap-ahmadiyah/

ISLAM, GENDER DAN PLURALISME


Tulisan ini adalah rangkuman beberapa poin-poin penting dari ceramah yang di sampaikan oleh Prof. Dr. Siti Musdah Mulia pada acara Pameran dan Rangkain Seminar: Bicara Tentang Akar Demokrasi Indonesia” di gedung Pusat Penelitian (PKP) Universitas Hasanuddin pada hari kamis 2 september 2010 pukul 17.00-16.00. Kemudian saya mencoba untuk menyajikannya dalam bentuk tulisan sebagaimana tulisan pada umumnya, tidak dalam bentuk poin per poin yang biasa kita lakukan untuk membuat summari pada umumnya.

Tulisan ini berawal dari kegelisahan akan adanya fenomena pengidentikan Islam dengan agama yang gender dan kontra pluralisme. Untuk menjawabnya simpel bisa saya katakan itu TIDAK BENAR! Tapi tentunya bukan itu jawaban yang diharapkan dalam dialektika. Mungkin sebagian dari teman-teman yang beragama Islam akan setuju dengan saya namun bagaimana dengan mereka pemeluk agama lain yang kurang pengetahuannya tentang Islam? Untuk itulah agar suasana dialiektis tumbuh diantara sesama umat beragama maka diperlukan pendekatan-pendekatan dalam mengkaji suatu fenomena untuk kita ketahui dan pahami bersama. Karena isu Gender dan Pluralisme masuk dalam kajian lintas agama dan budaya, maka salah satu kajian yang menarik untuk kita tempuh adalah kajian historis yang akan menjawab dengan tegas tesis yang berkembang “apakah Islam itu benar-benar agama yang gender dan kontra pluralism?”.

Pendekatan historis yang tersajikan berikut ini memberikan kita wawasan baru dan menjawab segala pemikiran-pemikiran yang berkembang yang ingin menyudutkan Islam sebagai agama gender dan kontra pluralisme. Karena agama Islam lahir dalam kondisi carut-marutnya masyarakat arab pada zaman jahiliyah yang dianggap sebagai zaman terburuk sepanjang sejarah umat manusia, maka penelusuran peran Islam atau lebih tepatnya kedatangan Islam dan perubahan-perubahan yang dilakukan Rasulullah pada zaman ini sangat perlu kita lakukan untuk mengahapus stigma terhadap Islam tersebut diatas yang seakan ingin menyudutkan Islam dengan mengambil klaim yang sangat dangkal tanpa pendekatan historis yang memadai bahwa Islam itu agama yang gender dan memusuhi pluralisme. Kita mulai dengan melihat kondisi-kondisi masyarakat zaman Jahiliyah sebelum Islam datang dan kemudian akan diikuti dengan perubahan-perubahan yang dibawa Islam yang telah mengangkat harkat wanita arab pada waktu itu.

Kondisi Masyarakat Sebelum Kedatangan Islam

Zaman jahiliyah adalah zaman yang terkejam terhadap kaum perempuan arab dan para budak. Nyawa manusia begitu murahnya seakan tidak pernah dihargai keberadaanya apalagi bagi mereka kaum budak dan kaum perempuan arab. Kondisi tak manusiawi ini bukan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan atau rendahnya peradaban manusia arab pada waktu itu melainkan karena mereka masyarakat arab jahilah saat itu berada dalam kondisi buta akan kebenaran. Hal ini karenakan juga tidak berjalannya sistem hukum yang ada karena tangan-tangan penguasa yang identik dengan kuasa laki-laki. Pada zaman inilah kondisi masyarakat Barbar yang sesungguhnya, suatu kondisi siapa kuat maka dia yang menjadi pemenang. Feodalisme berkelas menjadi ciri khas yang diterima tanpa pernah kritikan.

Penguburan hidup-hidup atas bayi perempuan yang lahir adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah waktu itu dengan alasan bahwa mereka takut kalau kelak suatu hari anak gadisnya akan diperkosa maka lebih baik dibunuh sejak bayi. Alasan lainnya yaitu mereka taku melarat dengan membesarkan bayi perempuan karena pada waktu itu sangat kuat dogma yang beredar dimasyarakat bahwa perempun lemah tidak mampu bekerja dan mencari uang untuk keluarga. Warisan bukan milik perempuan namun hanya mutlak milik laki-laki itupun harus bukan dari golongan budak atau hamba sahaya.

Lebih parahnya lagi, ada sekelompok binatang tertentu yang mereka larang untuk kaum perempuan memakannya. Ada juga binatang-binatang tertentu yang ditetapkan tidak bisa dipakai pergi haji. Bahkan mereka menetapkan binatang-binatang khusus untuk dimakan oleh penjaga-penjaga berhala mereka. Sungguh mereka telah menghinakan sesama manusia pada waktu itu dan mereka mengada-ada sesuatu dengan mengatasnamakan tuhan.

Perubahan yang dibawah oleh Rasulullah SAW

Karena kondisi yang demikian barbar itulah banyak juga dari kalangan kaum arab jahiliyah yang mendambakan sosok seorang pemimpin yang akan merubah kondisi masyarakat. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah sudah tersebar kabar bahwa aka nada seorang Rasul yang akan membawa cahaya buat masyarakat arab dan mereka senantiasa mencari hingga diberbagai daerah bagian jazirah Arab. Maka diutuslah Rasulullah kemudian sebagai pemimpin yang membawa ajaran Islam yang akan merubah kondisi masyarakat waktu itu.

Kedatangan Rasulullah pada zaman ini mengangkat derajat wanita yang sangat tidak dihargai pada waktu itu. Rasulullah dengan tegas menyampaikan bahwa perempuan adalah mahluk yang setara dengan dengan laki-laki dan tidak benar jika ada tindakan-tindakan yang mencoba untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ada beberapa perubahan-perubahan yang dibawah oleh rasulullah dan sekaligus hal ini bisa menepis isu bahwa Islam adalah agama yang gender, yaitu:

a. Hakikah. Hakikah sebelum kedatangan Muhammad SAW. itu hanya dilakukan pada bayi lak-laki dan ini sangat terkait dengan kondisi masyarakat jahiliyah yang sangat paternalistik. Maka Beliau melakukan reformasi sistem hakikah yang sesuai dengan nilai-nilai islami yaitu dengan memberikan legalitas untuk melakukan hakikah bagi bayi perempuan atas nama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

b. Kebiasaan Menggondong bBayi Perempuan. Dikarenakan anak laki-laki rasulullah tidak ada yang berumur panjang maka beliau sering nampak bermain dengan anak perempuannya di halaman rumah dan bagi masyarakat arab pada waktu itu hal tersebut merupakan kebiasaan yang sangat terlarang. Melihat Rasulullah menggendong bayinya di halaman rumahnya, segera seorang sahabat menegur bahwa itu bukan kebiasaan yang orang-orang lakukan dengan santai rasulullah menjawab bahwa tidak ada perbedaan bagi laki-laki dan perempuan di mata Allah. Dengan segera masyarakat waktu itu sadar bahwa selama ini mereka berasa dalam sistem yang sangat represif dan penuh kepentingan bagi mereka yang berkuasa (laki-laki).

c. Warisan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa warisan itu hanya milik kaum laki-laki yang bukan budak, laki-laki budak tidak masuk dalam hukum warisan ini. Setelah kedatangan Rasulullah, hukum tentang warisan tersebut dirubah dan memberikan wanita bagian dalam warisan. Ini sangat mengangkat derajat wanita karena pada waktu itu laki-laki arab seenaknya menikah dan meninggalkan istrinya tanpa warisan bagi mereka untuk bertahan hidup. Rasulullah membuka pemikiran masyarakat bahwa wanita juga berhak mendapatkan property dari suaminya sebagai tempat mereka tinggal. Hal ini dilakukan agar para Istri tidak terlantar suatu saat jika suami-suami mereka mencoba untuk berbuat curang.

d. Mahar. Dahulu mahar itu bukan hak untuk mempelai wanita melainkan hak bagi walinya. Rasulullah membuat undang-undang yang sampai saat ini dijalankan oleh masyarakat arab yaitu mahar untuk mempelai wanita. Mahar ini tidak seperti layaknya di Indonesia hanya terdiri atas seperangkat alat sholat dan cincin emas melainkan berupa kapital atau property agar mereka tidak terlantar kelak jika suami mereka meninggal atau berbuat curang. Inilah yang mengakibatkan laki-laki arab sangat sulit menikah dengan wanita arab karena mereka harus menyediakan segala keperluan pokok seperti rumah beserta isinya dan keperluan pokok lainnya. Namun untuk membantu warganya pemerintah arab melakukan subsidi untuk mahar bagi rakyatnya yang ingin menikah. Jadi sangat jelas bahwa dengan adanya aturan ini harkat dan martabat perempun ditinggikan oleh Islam tidak seperti yang dilakukan budaya Jahiliyah.

e. Meluruskan ajaran poligami. Hukum pologami pada waktu itu adalah boleh menikahi wanita tanpa adanya batasan dalam hal jumlah dan lebih parahnya lagi mereka tidak mendapatkan warisan apapun dari suami-suami mereka. Jadi mereka seenaknya menikah dan menceraikan istri-istri mereka. Tetapi pasca kedatangan rasulullah aturan tersebut direvisi dengan membatasi menjadi 4. Angka 4 dipilih karena pada waktu itu angka terbanyak yang disebutkan oleh orang arab apabila diminta untuk berhitung. Dalam hal ini rasulullah menekankan aspek keadilan dalam hal berpoligami dan jelas bahwa ajaran poligami itu murni buatan budaya jahiliyah rasulullah hanya menyempurnakan ajaran tersebut untuk keadilan bagi mereka. Langkah ini dilakukan rasulullah sebagai kohesi sosial yang damai tanpa harus merombak struktur masyarakat yang ada secara total karena perombakan total pasti akan mendapatkan perlawanan dari masyarkat sekitar. Rasulullah menekankan bahwa apabila tidak mampu untuk adil maka seseorang berhak menikahi satu wanita saja. Rasulullah juga melakukan poligami bukan untuk tujuan kebutuhan biologis. Tercatat bahwa lebih dari dua puluh wanita yang beliau nikahi dalam kurun waktu tujuh tahun hanya sebagai syarat perang untuk melapaskan perempuan-perempun tawanan perang dari perbudakan, setelah akad nikah Rasulullah tidak pernah lagi bertemu dengan wanita-wanita yang dinikahinya tersebut. Jadi ini bisa menepis isu lain bahwa Rasulullah itu senang berpoligami karena beliau menikah dengan wanita-wanita tersebut hanya sebagai syarat pembebasan mereka dari perbudakan tanpa diikuti oleh kebutuhan biologis.

f. Hijab. Semasa rasulullah tidak ada hijab di mesjid nabawi sehingga laki-laki dan perempuan dengan bisa berdiskusi satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang menjadi isu hangat pada waktu itu. Disini juga kita lihat bagaimana rasulullah menbangun suasana dialogis dikalangan umantnya.

Itulah diatas fakta-fakta sejarah yang menunjukkan usaha rasulullah untuk memuliakan kaum wanita. Jadi apakah hipotesis bahwa islam itu agama yang memandang rendah harkat dan martabat wanita itu masih tetap bisa dipertahankan?????? Saya kira jawabannya sudah cukup jelas buat kita semua yaitu ajaran islam sangat memuliakan wanita seperti yang telah dicontohkan oleh rasulullah.

Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setelah kepergian rasulullah islam dihadapkan kembali dengan budaya feodal yang sangat kejam dan perempuan kembali menghadapi berbagai rintangan seperti dilarang untuk tampil di dpn umum dll. Namun sekiranya jelas bahwa risalah islam itu tidak gender dikarenakan yang membuat gender adalah budaya yang sarat akan muatan pateernalistik yang dilakoni oleh laki-laki yang memimpin. Kemampuan para pemimpin Islam setelah rasulullah hingga saat inilah yang wajib meluruskan dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran rasulullah yang sangat jelas memuliakan kaum wanita. Jadi sangat jelas bahwa Inti ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat kaum perempuan. Jikalau terdapat suatu budaya yang mengaku Islam tapi mereka mendiskriminasikan perempuan maka hal yang pertama harus kita kritisi adalah pemimpin-pemimpin serta kebudayaan-kebudayaan buatan untuk menyukseskan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu.

Terkait soal apakah islam itu kontra terhadap pluralisme atau tidak, maka fakta sejarah berikut penting untuk kita ketahui bersama yaitu bahwa banyak dari istri-istri rasulullah atau banyak dari wanita-wanita yang beliau nikahi untuk keperluan pembebasan dari perbudakan adalah berasal dari agama selain islam yaitu yahudi dan Kristen koptik. Bentuk pengakuan akan pluralitas dan penghargaan hak-hak perempuan dari rasulullah yang patut menjadi contoh yaitu rasulullah bisa saja meminta wanita-wanita tersebut untuk masuk islam sebagai syarat membebaskan mereka dari perbudakan atau Rasulullah bisa saja secara diskriminatif memilih wanita-wanita muslim saja untuk beliau merdekakan dari perbudakan tapi jalan tersebut tidak ditempuh oleh rasulullah karena beliau sangat menghargai keberagaman umat beragama dan memuliakan perempuan. Bahkan pada saat setelah penaklukkan kota makkah maka rasulullah menitipkan kunci ka’bah kepada seorang yang beragamayahudi karena beliau mempercayai kejujurannya. Sangat banyak fakta sejarah yang bisa membuktikan bahwa hipotesis islam itu kontra terhadap pluralitas kedua fakta tersebut diatas saya rasa sudah cukup untuk kesempatan kali ini dikarenakan dibutuhkan berlembar-lembar halaman untuk membahasa semuanya. Untuk penelusuran lebih lanjut perlu dilakukan kajian mendalam akan fakta-fakta sejarah lainnya.

Perlu kita ketahui bersama bahwa islam sangat menghargai pemeluk agama lain sebagaimana yang diperlihatkan oleh rasulullah. Namun banyak dari pemimpin-pemimpin dan umat yang mengaku islam menggunakan kekerasan atas nama agama dan saya yakin dan pasti hal tersebut sangat melenceng dari ajaran yang dibawa Islam. Juga yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap agama membawa klaim kebenaran terhadap ajaran agamanya masing-masing maka dibutuhkan kebijaksanaan kita untuk menghargai keyakinan mereka tanpa harus meyakini apa yang mereka yakini. Modal dasar untuk berdialog dengan agama lain adalah harus memahami agama kita terlebih dahulu secara holistik baru mempelajari ajaran agama lain. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara pemeluk agama.

Terakhir, jika harus menyimpulkan pandangan tentang pluralisme terlepas dari pemahaman defenisial yang mungkin bisa berbeda satu sama lain, maka pluralisme sebaiknya kita pahami sebagai pengakuan akan eksistensi agama-agama lain. Adapun setiap agama mempunyai keyakinan ketuhanan yang mereka yakini sebagai kebenaran mutlak, hal tersebut adalah privasi agama itu sendiri tanpa harus diganggu-gugat oleh pemeluk agama lain. Yang harus kita lakukan sebagai pemeluk agama adalah mengakui keberadaan agama lain dan hidup berdampingan secara damai dengan mereka tanpa harus mempercayai apa yang mereka percayai karena hal tersebut adalah hak privasi setiap agama. Dibutuhkan kebijaksaan kita sebagai pemeluk agama yang berbeda untuk menghargainya.Ini dilakukan untuk kehidupan bersama yang lebih damai. Janganlah kita menjadi manusia yang memposisikan diri sebagai Tuhan dengan membuat menjustifikasi bahwa apa yang pemeluk agama lain yakini tentang tuhannya adalah salah atau benar.

Sekian dan terima kasih….wassalam…

Salam Hangat,

Haeril Halim. Hasanuddin University Alum. ‘10 Grantee IELSP batch VI priode juni-agustus 2009 Ohio University, Athens, Ohio, U.S.

GUSDUR DAN DEVIASI INTELEKTUALNYA


“Sosok Gusdur atau Abdurrahman Wahid adalah sosok yang kontroversial”, begitu orang-orang menyebut Gusdur pada umumnya. Sebenarnya yang membuat Gusdur kontroversi itu bukan karena gayanya yang terkesan ngawur dalam merespon sebuah fenomena tapi lebih pada aksi-aksi intelektualnya yang deviatif. Hal ini tidak salah dikarenakan backround gusdur yang kental dengan pesantren (Budaya Timur) dan piawai memahami pola-pola pemikiran dari barat.

Apa yang dilakukan Gusdur menurut hemat saya adalah sebuah langkah deviasi intelektual. Deviasi dalam ilmu bahasa khususnya dalam study kesusastraan itu adalah segala sesuatu yang diluar dari sistem yang ada, dalam hal ini Grammar/sistim/struktur. Deviasi sering diartikan melanggar grammar padahal sebenarnya deviasi itu sebuah alternatif diluar sistem yang membentuk makna tersendiri tanpa harus “mengejek” struktur atau melanggar hukum. Faktanya dalam banyak puisi ada begitu banyak expresi yang tidak sesuai grammar tapi membentuk sebuah makna yang indah. Begitupun juga dalam komunikasi sehari-hari kita umumnya menggunakan ekpresi “ungrammatical” tapi toh masih bisa dimengerti oleh lawan bicara. Ya begitulah kita bisa mengkiaskan hukum. Ini disebabkan hukum tak mampu 100% mewakili realitas makanya. Dalam sebuah wawancara di TV one bapak ketua Mahkamah Agung Mahfud MD berpendapat hukum memang sebuah hukum kita harus menghargai para pendahulu yang sudah merumuskan hukum tapi dalam penegakkan hukum dibutuhkan tidak saja rasio yang sejalan dengan hukum yang ada tapi juga hati yang jernih tuk memahami realitas yang sesungguhnya.

Hukum tidak membentuk intelektual namun menjaga keseimbangan intelektual. Banyak perkembangan intelektual yang tidak berasal dari hukum normatif yang ada, dalam konteks ini hukum yang dibuat oleh manusia. Contohnya hukum konvensional yang secara kultural jalankan dan terima bahwa jangan tidur telat biar besok pagi bisa berfikir jernih di sekolah, kantor ataupun di kampus. Tapi pada kenyataannya banyak karya-karya besar anak bangsa yang lahir dari tidak tidur cepat setiap malamnya. Fenomena tidak tidur cepat jika penting untuk dilakukan tidak melanggar konvensi cultural yang mengajarkan kita untuk tidur cepat setiap malam hari. Seperti kata papanya Rido Roma, bang haji roma irama dalam lagunya “begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang sih boleh saja asal ada perlunya” . Inilah salah satu bentuk deviasi. Deviasi yang menghasilkan sesuatu yang baru dan tidak merugikan pihak lain tidak ada salahnya. Konteks deviasi yang saya maksudkan disini yaitu terhadap hukum-hukum yang sudah dirumuskan oleh manusia tuk kemaslahatan bersama.

Begitulah sosok Gusdur dalam memutuskan sesuatu tidak ngawur tapi melalui pemikiran mendalam dengan dasar ilmu timur dan barat yang dimilikinya lalu diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar hanya melek budaya timur. Saya tidak dalam posisi mendukung budaya barat karena banyak juga nilai barat yang saya tidak setujui yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Ketika memberi pandangan tentang kasus penyanyi dangdut yang mempionirkan goyangan ngebor, sesungguhnya Gusdur sedang mensintesakan simbol-simbol budaya timur dan budaya barat, tudingan porno aksi terhadap Inul vs kepemilikan hak asasi oleh Inul. banyak yang berpendapat Gusdur pro Inul tapi sebenarnya dia tidak pro Inul dia hanya menghaturkan pendapatnya mengenai kasus Inul. Mungkin hal inipun disalah artikan Inul dengan berkesimpulan bahwa dirinya didukung oleh Gusdur sebagai tokoh nasional yang disegani. Inilah salah satu ciri budaya timur juga yaitu membanggakan “restu” dari seseorang yang secara strata terpandang di dalam masyarakatnya.

Gusdur tidak melanggar nilai-nilai budaya timur dengan berpandangan tidak melarang inul tuk bergoyang tapi dia mencoba mengintroduksi sebuah pemahaman tentang HAM di masyarakat Indonesia yang masih samar-samar. Skali lagi penegakkan hukum juga perlu hati nurani, tidak hanya rasionalitas belaka. Keseimbangan antara hati dan fikiran akan menghasilkan sebuah pandangan yang bijaksana tuk kehidupan masyarakat yang sangat kompleks.

Salam Hangat,

Haeril Halim. Hasanuddin University Alum. ‘10 Grantee IELSP batch VI priode juni-agustus 2009 Ohio University, Athens, Ohio, U.S.