TATA BAHASA TAGMEMIK: HIRARKI GRAMATIKAL, FONOLOGIS, DAN REFERENSIAL


TATA BAHASA TAGMEMIK:

HIRARKI GRAMATIKAL, FONOLOGIS, DAN REFERENSIAL

I. PENDAHULUAN

Minat manusia terhadap bahasa bukanlah sesuatu yang baru. Dari catatan sejarah ada bukti bahwa sejak jaman purba manusia sudah tertarik untuk menyelidiki seluk-beluk bahasa. Penyelidikan tentang bahasa oleh sekelompok manusia sebagai bangsa itu ada yang dicatat secara rapi, ada yang tidak dicatat, diceritakan dari mulut ke mulut, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Wahab, 1990: 1)

Sebagai hasil Renaissance, Eropa berkembang dengan pesat dalam segala bidang. Penjelajahan daerah-daerah baru juga dilakukan. Dalam penjelajahan tersebut, prosedur yang biasanya dijalankan adalah pengiriman pasukan perang untuk membuka jalan ke arah pendudukan wilayah, kemudian setelah daerah baru itu bisa dikuasai, datanglah para pedagang untuk memanfaatkan sektor ekonomi, dan kalau segala sesuatu telah aman, datanglah para misionaris untuk menyebarkan agama Nasrani (Wahab, 1990:

Dalam menyebarkan ajaran agama, para misionaris ini diwajibkan memiliki kemampuan atau menguasai bahasa penduduk asli. Pentingnya mempelajari bahasa penduduk asli itu tidak hanya untuk penyebaran agama Nasrani, melainkan juga dalam hal administrasi pemerintahan negara yang terjajah (Wahab, 1990: 9).

Namun, analisis yang mereka lakukan terhadap bahasa penduduk asli itu berdasarkan acuan Gramatika Tradisional dari bahasa Yunani dan Latin. Ternyata mereka kemudian mengalami kesulitan-kesulitan karena bahasa-bahasa yang mereka jumpai itu tidak seluruhnya dapat dianalisa dengan menggunakan Gramatika Tradisional. Mereka kemudian mencari acuan-acuan baru, dan lahirlah berbagai aliran dalam linguistik (wahab, 1990: 13).

Salah satu aliran yang terkenal telah muncul di Amerika. Aliran baru itu disebut Tagmemics. Aliran ini diperkenalkan oleh Kenneth Lee Pike yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan Summer Institute of Linguistics (SIL) yang dikaitkan dengan Wycliff Bible Translators, yaitu suatu badan penerjemah Injil ke dalam berbagai macam bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang mendiami wilayah di mana mereka bertugas.

Makalah ini bertujuan untuk membahas bagaimana pandangan Teori Tagmemik terhadap:

  • · Hirarki fonologis
  • · Hirarki gramatikal
  • · Hirarki referensial

dalam suatu bahasa.

Continue reading

Language and Politics in Indonesia ” A Study of SBY’s Political Speeches on Corruption, An Undergraduate Thesis by Haeril Halim


(DOWNLOAD THIS THESIS HERE)

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Haeril Halim. Language and Politics in Indonesia; A Study of SBY’s[1] Political Speeches. Studi ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi “power”, aspek-aspek kontroversial dan referensi intertekstual dalam dua pidato SBY; pidato yang merespon kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century pada 23 November 2009, dan pidato menyambut hari Anti Korupsi sedunia pada 9 Desember 2009.

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua level analisis yaitu analis level semantik dan level pragmatik yang lebih mendalam dengan menekankan pentingnya studi tentang konteks ujaran. Selain semantik dan pragmatik, penelitian ini juga menggunakan yaitu teori-teori sosial seperti antropologi and sosiologi. Dan juga pendekatan semiotik.

Analisis ini menunjukkan bahwa kedua pidato SBY tentang korupsi berstruktur sama dengan pidato pada umumnya seperti Pembukaan, Isi dan Penutup. Tetapi fakta yang menarik adalah kedua pidato tersebut memiliki jumlah “body” (isi) yang sama yaitu masing-masing berjumlah enam. Ditemukan juga bahwa dalam pidato ini SBY selalu menjelaskan alasan mengapa ia melakukan pidato, dan selalu menyebutkan prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh pemerintah dalam berbagai bidang serta harapan-harapan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan melihat modalitas yang SBY gunakan untuk menghubungkan dua hal yaitu isu tentang krisis dan baill out, dapat disimpulkan bahwa penggunan modalitas tersebut sangat politis. Terkait dengan salah satu konstruksi power yaitu penggunaan shifter, hal tersebut dimaksudkan oleh SBY untuk meminimalkan gap antara dirinya dan kata-katanya. Sedangkan mengenai kontroversi pidato Bibit-Chandra, analisis ini menemukan fakta internal dan eksternal bahasa yang membuat pidato tersebut Kontroversial yaitu penggunaan adjektif dan modalitas yang tidak konsisten (internal), waktu penyelenggaraan pidato. ekspektasi masyarakat dan latar belakang pendengar yang beraneka ragam, dan politik “rupture” (eksternal). Pada akhirnya dengan melihat metafora-metafora yang digunakan untuk merujuk pada korupsi, ditemukan bahwa pidato SBY tentang korupsi ini lebih kepada kontekstualisasi dari pada entekstualisasi. Serta membuat referensi intertextual dalam pidato dimaksudkan oleh SBY untuk memaksimalkan gap antara dirinya dan kata-katanya.

ABSTRACT (English)

Haeril Halim. Language and Politics in Indonesia; A Study of SBY’s[2] Political Speeches. This study aims at revealing out power construction, controversial aspects and intertextual references in two of SBY’s political speeches: his speech on Bibit-Chandra and century cases, and the one on welcoming the Anti Corruption day.

The data analyzing method of this study is descriptive qualitative analytic. This study used two level of analysis. They are analysis on semantic and pragmatic which gives more emphasis on the context use of utterances. Beside semantic and pragmatic analysis, this study also used some social theories like anthropology and sociology. Also, semiotic approach involves in this study.

This analysis shows that both SBY’s speech on corruption occupied the same structures as general speeches have like Opening, Body and Closing. But, the interesting point is both speeches have six bodies. Also, he always mentioned all Indonesian achievements acquired by the government in some fields and future hopes of the government in eradicating corruption. By looking at the modalities used by SBY to connect the issues of crisis and bail out, I claimed that the use of modalities were political. Shifter is one of power constructions used by SBY in this speech to minimize the gap between himself and his words. Another power construction which is specially analyzed in this study is intertextuality. By making intertextual references in his speeches SBY tried to maximize the gap between himself and his words. With regard to the controversy of his speech on Bibit-Chandra, this study found some internal and external language factors that made it controversial. They are inconsistency of using adjectives and modalities (internal factor), the corresponding time of the speech held, people expectations and plural audience, and political rupture (external factors). At last, from the metaphors or tropes used in his speeches I claimed that SBY’s speech on corruption is typically contextualization rather than entextualization. And also in making inter-textual references in his speech is meant by SBY to maximize the gap between himself and his words.


[1] Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih popular dengan sebutan SBY adalah Presiden Republik Indonesia  pada saat skripsi ini dibuat (2010). Ia terpilih sebagai Presiden republik Indonesia untuk kedua kalinya setelah memenangkan pemilu 2009 dengan raihan suara yang fantastis, lebih dari 50 persen.

[2] Susilo Bambang Yudhoyono so called SBY is the current President of Indonesia by the time of this thesis completed (2010). He had been elected as the second time to be the president after winning the 2009 election with fantastic result; more than 50% votes.

***  PLAGIARISM IS AN ACT OF SIN IN ACADEMIC LIFE, THE INTENTION OF THIS POST IS TO PROVIDE A SAMPLE OF STUDY IN SBY’s POLITICAL SPEECH TO ENCOURAGE FURTHER STUDIES ON IT. THIS THESIS IN NOT FOR SALE!!!!

WANNA DOWNLOAD IT TO MAKE IT A REFERENCE OF YOUR OWN IN LANGUAGE STUDY JUST CLICK ON THIS

THIS POST WELCOMES TO ANY CRITICISM AND SUGGESTIONS..THANKS

MENYOAL IKUTNYA “SIBUYA” BERDEMO, “HINAAN ATAU SINDIRAN???”


MENYOAL IKUTNYA “SIBUYA” BERDEMO, “HINAAN ATAU SINDIRAN???”
Haeril Halim

Peristiwa ikutnya kerbau “SiBuYa” berdemo menimbulkan wacana multi tafsir, tidak terkecuali presiden republik Indonesia, bapak Susilo Bambang Yudhoyono, current president yang terpilih secara spektakuler dalam pilpres 2009 dengan raihan suara lebih dr 60% suara. Apa yang membuat SBY merasa perlu untuk mengeluarkan pendapat mengenai sebuah demo beberapa waktu silam yang dimana para demonstran membawa serta kerbau sebagai teman berdemo adalah asosiasi binatang yang bernama kerbau tersebut beliau tafsirkan sebagai simbol dari kemalasan padahal itu bukan sebuah konvensi yang general misalnya pada suku batak dan minang yang memberi penghargaan yang tinggi pada kerbau. Tapi hal tesebut bukan menjadi fokus tulisan ini.

Dalam sebuah kesempatan di media nasional bapak presiden sempat mengucapkan (menanggapi demo tersebut) bahwa “ada yang membawa kerbau, katanya SBY seperti kerbau yang badannya gede’ tapi malas bekerja”. Kok seorang president mengucapkan kalimat seperti ini? Sebagai orang yang terdidik apa lagi sebagai penerima penghargaan komunikasi politik terbaik se-Asean paling tidak SBY bisa memparaprase kalimat tersebut agar nampak lebih sophisticated atau sebagai kalimat orang terdidik. Ya itu jikalau SBY mau memperlihatkan status sosialnya melaui bahasa sebagaimana bahasa bisa mencerminkan identitas seseorang salah satu ukurannya yaitu tingkat keformalan bahasa (grammatikal and lexikal). Tapi dalam kasus ini mungkin saja bapak president SBY melalui bahasa memperlihatkan bahwa dirinya yang menjadi korban dalam kasus SiBuYa tersebut dengan menggunakan uneducated phrase di setting formal (dalam rapat kenegaraan) agar mendapat perhatian dari mereka yang mendengarkan. Setidaknya begitu kiranya jika kita memandangnya dari segi ilmu bahasa atau linguistik. Bagaimanapun juga untuk mengetahui makna original dari ujaran SBY tersebut yaitu dengan cara menanyakan langsung ke beliau.

Terlepas dari itu semua SBY juga menjaga penyimbolan dirinya sebagai kepala Negara yang dilinduingi oleh undang-undang. “Menurut undang-undang di Negara manapun itu tidak boleh dilakukan demo yang menghina seorang president karena presiden adalah simbol negara”, kira-kira begitulah maksud ucapan beliu waktu itu walaupun frasenya tidak sama persis dengan yang beliau ucapkan.

Dikarenakan wacana ini bersifat ragam tafsir jadi tidak ada salahnya dalam kesempatan ini, melaui tulisan ini, saya menyumbangkan interpretasi saya sebagai warga Negara yang ikut prihatin melihat kondisi ini, bukan dalam kapasitas untuk membuat judgement benar atau salah.

Kekhususan SiBuYa” ini membuat president SBY memasukkan wacana tersebut dalam agenda rapat pemerintah. Wah hebat benar SiBuYa ini dibicarakan dalam rapat yang hadiri oleh para mentri dan ingin dibuatkan undang-undang pula agar ke depan SiBuYa tidak ikut nongkrong dalam aksi demonstrasi lagi! Memang pada waktu itu, 28 januari 2009, adalah tepat 100 hari pemerintahan jilid ke kedua pemerintahan SBY dimana hampir di berbagai daerah di Indonesia dilakukan aksi damai bertujuan untuk menyuarakan “ketidakpuasaan” rakyat terhadap kinerja pemerintah. Tak mengherankan memang jika SBY tersontak kaget melihat peristiwa di bundaran HI tersebut. Bagaimana tidak seekor kerbau “polesan” berada di nadi ibukota republik ini diikutkan dalam sebuah aksi demonstrasi. “Polesan” tersebut berupa coretan putih “SiBuYa” di perut kerbau yang sangat menarik perhatian orang yang menyaksijan demonstrasi tersebut. Plus di bokong SiBuYa tertempel kertas putih bergambar wajah pria berpeci hitam, berjas biru, sedang tersenyum lebar. Yang lebih menarik perhatian lagi tulisan TURUN tepat berada diatas peci hitam. Spontan, dan itu sangat lumrah jika orang menafsirkan bahwa ini isyarat buat SBY tuk segera turun karena dinilai gagal.

Dari sudut pragmatisme bahasa, makna dari aksi tersebut dengan melibatkan SiBuYa sangat memukul telak SBY, sangat jelas situasi dan konteks peristiwa komunikasi ini tepat di hari keseratus bayi pemerintahan SBY. jikalau hal ini terjadi setelah seratus hari masa pemerintahan jilid II ini maka maknanya akan berbeda walaupun dengan polesan sedemikian rupa ssehingga sama persis dengan aksi 28 januari tersebut. Jadi dasar bagi seorang SBY menafsirkan hal ini adalah aspek waktu. Dari sudut pragmatisme bahasa memang itu benar waktu peristiwa komunikasi baik verbal maupun non-berbal sangat menentukan makna dan perlokusi (efek terhadap si pendengar/reaksi) sebuah aktifitas tutur. Tapi kalau memang SBY bersudut pandang sama dengan saya, melihatnya dari sudut pragmatism bahasa, tidak ada salahnya. Tapi yang menjadi persoalan apabila seorang presiden menafsirkan suatu fenomena atas dasar emosionil walaupun tafsirannya tepat tetap akan bernilai negatif. Bagaimanapun juga SBY harus melihat dengan jernih konteks kejadian aksi SiBuYa ini dengan kata lain mencermati aspek apa saja yang melatar belakangi aksi “sindiran keras” tersebut. Apakah SiBuYa akan ikut turun aksi di jantung ibu kota jakarta jika memang sebenarnya tidak ada masalah dalam pemerintahan SBY??? Sungguh bodoh bagi anak bangsa ini jika melakukan sebuah aksi tanpa adanya stimulant apalagi terhadap seorang kepala negara. Tidak ada awan dan angin kok tiba-tiba hujan? Begitulah kira-kira analoginya. Tapi jika memang latar belakang demo tersebut dikarenakan pemerintahan jilid dua yang bersih (tidak ada masalah dalam pemerintahan) mana mungkin si SiBuYa akan turun? Itu sungguh sebuah hinaan terhadap simbol Negara jika hal tersebut terjadi. Tapi kalau “kehadiran” SiBuYa di HI tersebut dilatar belakangi oleh adanya beberapa masalah dalam pemerintahan yang masyarkat anggap unsolvable atau tidak ada solusi atau tidak dicarikan solusi oleh pemerintah maka dengan segala rasa hormat kepada bapak presiden itu adalah sebagai ekspresi sindiran rakyat atau semacam kritikan bukan sebuah hinaan karena mempunyai stimulant yang melatar belakanginya.

Bereaksi terhadap suatu peristiwa apalagi terhadap sebuah kritikan adalah lumrah tapi jadikan hal tersebut sebagai motivasi tuk lebih serius khususnya bagi pemerintahan SBY jilid II dengan adanya aksi si SiBuYa ini maka mau tidak mau presiden dan jajarannya harus meningkatkan kinerja dan sekiranya memaafkan SiBuYa atas aksinya tersebut apabila telah melukai hati pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sayang terhadap rakyatnya, layaknya orang tua yang terus sabar mendidik anaknya walaupun anaknya tersebut sering melakukan salah. Dan sebagai orangtua sudah semestinya harus berbuat baik, selalu mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya.

Salam Hangat,

Haeril Halim. Hasanuddin University Alum. ‘10 Grantee IELSP batch VI priode juni-agustus 2009 Ohio University, Athens, Ohio, U.S.

PRAGMATISME JALANAN


Pada note ini saya akan sedikit menyinggung soal fenomena pragmatisme berbahasa anak jalanan di Makassar. Moga bisa menambah “kepekaan” berbahasa kita dengan mereka yang hidup di jalanan..

Dalam peristiwa berbahasa non-formal dalam kehidupan sehari-hari, grammatika berbahasa bukan faktor yang fundamental yang menentukan suksesnya sebuah aksi tutur-bertutur antara addresser and addressee (pembicara dan pendengar). Adalah pragmatisme berbahasa yang menjadi yang menjadi popular bagi sebagian kalangan dalam proses berkomunikasi antar sesama. Simplisitas dan kedekatan sosial merupakan factor penting dalam konteks non-formal ini.

Pragmatisme ini bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam keceriaan berbahasa para anak-anak jalanan. Suatu waktu saat sedang mengamati sekelompok anak jalanan yang sedang berkumpul di jalan tiba-tiba terdengar ucapan seorang anak “wee” (dengan nada tinggi) kepada seorang temannya yang sedang bercanda sambil membawa lari makanan si penutur tersebut. Ujaran “wee” adalah bentuk imperative dalam kosakata sehari-hari sebagian orang di Makassar. Itu bisa diartikan “kembalikan” (dalam hal ini si penutur meminta mengembalikan makanan miliknya yang dibawa oleh temannya tersebut). Expresi singkat ini dengan mudah dipahami oleh si pendengar dan berujung pada perlokusi dikembalikannya makanana milik si pembicara tersebut. Ini sesuai dengan konsep pragmatik Austin yaitu performative act. Tindak tutur yang dilakukan oleh si speaker adalah aksi performative dengan menggunakan kosakata yang secara alamiah memuat muatan perfomative.

Secara semantik bisa kita lihat mengapa si penutur lebih memilih ujaran yang singkat “wee” ketimbang berkata “kembalikan nasi itu”. Ini kita sebut sebagai aksis paradigmatik yang dimana sebuah kata tertentu lebih disukai tuk diucapkan ketimbang beberapa kata lainnya yang memiliki makna yang sama dan juga pasti memiliki konteks yang berbeda. Pemilihan “wee” lebih simple ketimbang “kembalikan nasi itu” dan secara sosiolinguistik hal ini memang lumrah di mana anak-anak yang mendapatkan kualitas pendidikan yang rendah memiliki perbendaharaan kata yang kurang atau pilihan terhadap aksis paradigmatiknya sangat terbatas. Juga faktor lain yang mempengaruhi yaitu factor psikologis atau suasana keakraban antara seorang pembicara dan pendengar juga mempengaruhi simplisitas seseorang dalam berbahasa. Kata “wee” secara semiotic dalam lingkungan berbahasa sehari-hari masyarakat Makassar mengindeks (menunjuk, sesuai salah satu fungsi tanda yaitu indeksikalitas) kan kepada kelompok tutur non-formal dan secara strata mereka kurang edukatif.

Sangat menarik melihat aktifitas tutur para anak jalanan dan sangat banyak aspek-aspek berbahasa dari mereka yang perlu dilakukan kajian agar mereka tidak menjadi komunitas terbelakang secara bahasa karena terkucilkan dari kebakuan bahasa Indonesia yg baik dan benar (EYD). Sekian Wsslm..

Haeril Halim. Hasanuddin University Alum. ‘10 Grantee IELSP batch VI priode juni-agustus 2009 Ohio University, Athens, Ohio, U.S.